KETUA Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kukar, Supriyadi membantah partainya telah mengusung bakal calon legislatif (bacaleg) yang pernah tersangkut kasus korupsi. Dia menilai, data yang dirilis Bawaslu belum diklarifikasi pada pengurus partai.
Supriyadi membenarkan, Mahdalena selaku bacaleg Kukar pernah dikaitkan dengan kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun dalam peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), mantan anggota DPRD Kukar tersebut diputus tidak bersalah atau bebas.
“Makanya kami anggap beliau clear and clean dari kasus korupsi. Keputusan PK itu juga kolektif dengan anggota DPRD yang lain. Putusan itu kan sudah satu tahun yang lalu. Cuma kemarin waktu pendaftaran tidak dilampirkan,” tuturnya, Kamis (26/7) kemarin.
Pada masa perbaikan dokumen persyaratan bacaleg, lanjut Supriyadi, pihaknya akan menyerahkan salinan putusan MA tersebut pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar. “Besok (hari ini, Red.) kami akan serahkan salinan pada KPU. Waktu pendaftaran itu kan kami tidak melampirkan salinan hasil PK itu. Karena tidak diminta oleh KPU,” tuturnya.
Dari penelusuran media ini, Mahdalena diputus bebas dalam PK di tingkat MA pada 2017. Putusan bebas lewat PK tersebut dilakukan oleh majelis hakim Timur Manurung, Surya Jaya, dan Sophian Marthabaya.
“Karena pengembalian kerugian negara dilakukan sebelum penyidikan, maka ketika penyidikan dilakukan, kerugian negara nyata-nyata sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana,” demikian pertimbangan putusan PK tersebut.
Sebelum putusan bebas, Kejaksaan Negeri Tenggarong mendakwa Mahdalena bersama pimpinan dan anggota DPRD Kukar periode 2009-2014. Sebanyak empat wakil rakyat dinilai telah membuat anggaran ganda untuk perjalanan dinas.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap perbuatan anggota dewan itu merugikan uang negara sebesar Rp 2,9 miliar. Hal itu terjadi akibat pembayaran biaya perjalanan dinas ganda. Khusus Mahdalena, ia diduga mendapatkan uang Rp 75 juta.
Pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menuturkan, penyelenggara pemilu mesti konsisten dengan persyaratan pencalegan. “Bacaleg mantan terpidana korupsi mesti dicoret,” tegasnya.
Dia menyarankan Bawaslu memperluas pelacakan data bacaleg. Pasalnya, data yang dirilis baru sebatas bacaleg yang tersangkut kasus korupsi. Padahal aturan KPU menghendaki agar bacaleg yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba dan pelecehan seksual terhadap anak, juga ditelusuri dan direkomendasi oleh Bawaslu.
“Bawaslu Kaltim bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Agar data bacaleg bisa ditelaah oleh aparat penegak hukum,” imbuhnya.
Menurut Herdiansyah, pengajuan bacaleg yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi menandakan partai politik (parpol) belum memiliki komitmen untuk menyeleksi dan mengajukan bacaleg yang berintegritas.
“Apalagi pemberitaan yang heboh dan kontroversial, tidak boleh parpol mengajukan bacaleg yang terkena kasus korupsi. Saya pikir ini bukan soal sosialisasi aturan. Jadi aneh kalau partai-partai masih ngotot mengajukan mantan terpidana korupsi,” sebutnya.
Selain itu, pengajuan bacaleg yang pernah terjerat kasus korupsi tersebut menunjukkan parpol masih dipimpin dan dikendalikan oleh orang-orang yang tidak memiliki sikap anti korupsi.
“Bisa jadi lolosnya mereka akibat akses dan kontrol mereka terhadap kebijakan partai. Ini yang juga sering disebut sebagai oligarki dalam partai. Partai dikendalikan oleh mereka yang bermodal,” tutur Herdiansyah. (*/um)
