SANGATTA – Dinas Kesehatan (Diskes) Kutim nampaknya “mengabaikan” kesepakatan bersama antara Kemenkes dan MUI terkait pemberian vaksin Imunisasi Measles Rubella (IMR) bagi warga muslim.
Pasalnya, hingga saat ini Diskes masih menjalankan aksinya untuk memberikan vaksin kepada semua anak-anak di Kutim. Bahkan di target 18 kecamatan. Dari sasaran 103.312 anak, kini sudah sekira 7%. Bahkan laporan terakhir, sudah mengalami kenaikan jumlah anak yang vaksin.
“Semua tetap divaksin. Baik muslim maupun non muslim. Kecuali ada yang menolak maka dipending dulu sampai nunggu info resmi dari MUI,” ujar Yuwana Sri Kurniawati, Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Kutim.
Diskes Kutim nampaknya terkesan memaksakan diri. Padahal, pada Rabu (8/8) besok, status vaksin tersebut akan diumumkan. Apakah halal atau tidak.
“Mohon agar masyarakat tetap tenang melanjutkan imunisasi MR. Jangan termakan provokasi hoaks atau info-info yang tidak benar tentang imunisasi MR,” kata Yuana.
Hal ini diaminkan Kadiskes Kutim, Bahrani Hasanal. Vaksin MR tetap berlanjut seperti biasa. Dirinya mengklaim jika vaksin tersebut halal. Meskipun tak ada sertifikasi halal.
“Yang jelas kemenkes sudah menjamin untuk MR tidak ada zat haramnya. Walaupun belum ada sertifikasi halalnya. Vaksin MR jalan terus bagi yang tidak mempermasalahkan sertifikasi halal. Yang mau menunda silahkan,” katanya.
Memang diakuinya, saat ini kemenkes tengah mengurus sertifikasi halal. Meskipun begitu, vaksin tetap berlanjut.
“Jadi sementara kemenkes mengurus sertifikasi halalnya. Masyarakat dipersilahkan memilih mau menjalankan atau menunggu,” katanya.
Untuk diketahui, Kemenkes RI memutuskan untuk menunda pemberian vaksin Measles Rubella (MR) bagi masyarakat muslim, hingga produk tersebut mendapat sertifikat halal.
Keputusan tersebut merupakan hasil pertemuan Menkes Nila Moeloek dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin untuk membahas polemik yang diproduksi Serum Institute of India (SII) itu di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (3/8/2018).
“Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim sampai ada kejelasan hasil pemeriksaan dari produksen (SII) dan ditetapkan fatwa (halal) MUI,” kata Sekretaris Komisi Fatwa Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/8/2018).
Niam menjelaskan, Kemenkes beserta PT Biofarma sebagai importir vaksin MR dari SII berkomitmen untuk segera mengajukan sertifikasi halal dan permohonan fatwa untuk imunisasi dari MUI.
“Keresahan yang muncul di tengah masyarakat mengenai kesimpangsiuran informasi tentang kehalalan perlu segera direspon secara bijak, dan agar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat,” tuturnya.
Menkes Nila, lanjut Niam, akan mengirim surat ke SII untuk meminta dokumen terkait bahan-bahan produksi vaksin dan akses auditing guna mendapatkan sertifikasi halal.
Sebagai gantinya, komisi fatwa MUI berkomitmen untuk membahas dan menetapkan fatwa tentang imunisasi MR dalam waktu secepatnya.
Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki keterikatan pada kehalalan atau kebolehan secara syar’i, tetap diberikan imunisasi MR. (dy)
