SAMARINDA – Penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) masjid di eks Lapangan Kinibalu sepertinya bakal berbuntut panjang. Pasalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda menolak mengeluarkan rekomandasi jika tidak ada persetujuan dari warga yang tinggal di sekitar lapangan bersejarah tersebut.
Hal ini diungkapkan Ketua FKUB Samarinda, M Zaini Naim, saat disambangi awak media di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda Jalan Juanda, Senin (6/8) kemarin. Ia mengatakan, pihaknya tidak bisa serta merta mengeluarkan rekomendasi untuk IMB pembangunan rumah ibadah karena semua itu ada urutan aturannya.
“Idealnya rekomendasi FKUB itu dipenuhi dulu, setelah itu mengurus IMB-nya, baru melakukan pembangunan. Bukan malah sebaliknya. Ini tidak benar, sama saja halnya mengajarkan masyarakat tidak taat aturan,” kata Zaini.
Ia menerangkan, dari sekian proses tersebut bisa dikatakan rekomendasi dari FKUB hampir menjadi yang terakhir. Setelah ada rekomendasi dari FKUB, maka surat pengajuan permohonan IMB bisa diteruskan ke wali kota, setelah itu baru IMB nya diterbitkan. Dan wali kota tidak bisa mengeluarkan IMB jika belum ada rekomendasi dari FKUB.
“Semua itu kan ada aturannya dari Permendagri (Peraturan Kementrian Dalam Negeri, Red.) dan Menag (Kementrian Keagamaan, Red.). Kedua belah pihak sudah sama-sama tahu aturan. Aturannya dari pasal 13, 14, dan 16. Kalau belum terbit dari FKUB berarti ada aturan yang belum terpenuhi,” kata dia.
Selain itu Zaini berkata, aturan yang paling riskan ialah dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang dan 90 orang calon jemaah. Persetujuan dari warga sekitar dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi KTP yang disahkan kelurahan. Ditambah, sesuai peraturan pembangunan tempat ibadah harus menjaga kerukunan. Namun, FKUB melihat hal yang sebaliknya.
“Kami telah menerima surat yang menyatakan 24 RT setempat tidak menyetujui pembangunnan masjid tersebut. Apalagi dengan dilakukannya beberapa kali demonstrasi. Ini membuktikan bahwa masyarakat menolak. Bagaimana kami mengeluarkan rekomendasi IMB nya. Itu menyalahi aturan,” tegas Zain.
Harusnya, lanjut dia, sebelum pembangunan dilakukan harus diurus dahuulu izinnya. Dilakukan pemanggilan masyarakat sekitar. Agar tidak terjadi gesekan di kemudian hari. Tidak bisa seenaknya langsung membangun begitu saja.
“Bahkan sudah ada pondasinya, itu kan tidak boleh. Sudah tidak zamannya lagi memaksakan kehendak. Ditentang orang banyak nanti. Tugas kami adalah menjaga kerukunan umat beragama. Supaya masyarakat di Samarinda ini rukun. Rukun itu taat beragama dan peraturan. Jadi yang saya pertanyakan bagaimana saya mengeluarkan rekomendasi jika bertentangan dengan peraturan?,” tutur dia. (*/dev)
