BONTANG – Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bontang Sejahtera, Selasa (21/8) batal digelar. Penyebabnya pimpinan bank di bawah Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) ini tidak hadir.
Ketua Komisi II Ubayya Bengawan mengatakan akan mengagendakan ulang pertemuan ini. Pembahasan ini sehubungan permasalahan transaksi kredit yang ada di PT BPR Bontang Sejahtera, beberapa waktu lalu. “Komisi II akan menjadwalkan ulang karena rapat ini harus dihadiri oleh pengambil keputusan,” kata Ubayya saat rapat berlangsung.
Usulan perubahan jadwal ini akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Untuk menentukan tanggal pertemuan. “Pertemuan berikutnya bulan depan (September, Red.),” imbuh politisi Partai Demokrat ini.
Sementara Direktur Personal PT BPR Bontang Sejahtera Yunita mengatakan, pimpinan bank saat pertemuan sedang cuti lebaran. Diprediksi pimpinan akan berada di Bontang setelah Iduladha. “Saat ini pimpinan sedang cuti ke Jawa,” kata Yunita.
Namun, ia akan menyampaikan permintaan Komisi II kepada pimpinan. Termasuk mengenai rencana agenda ulang pertemuan.
Sebelumnya, terjadi permasalahan di PT BPR Bontang Sejahtera. Salah seorang nasabah bernama Lilis Sulastri melaporkan bahwa dirinya telah di-black list oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan pinjaman pada bank yang berlokasi di Jalan Bhayangkara, Gunung Elai tersebut.
Lilis mengaku dirinya memang tercatat sebagai nasabah bank berpelat merah tersebut. Namun dia hanya tiga kali melakukan pinjaman. Sementara dari data OJK, perempuan yang berprofesi sebagai kontraktor ini dinyatakan delapan kali melakukan pinjaman. Bahkan berdasarkan data yang ia himpun, saat ini pinjamannya masih aktif hingga November nanti.
Berdasarkan keterangan dari bank, kasus ini sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Bahkan nama Lilis sendiri sudah diputihkan dalam sistem Informasi Debitur (SID) yang kini beralih menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). (ak)
