BONTANG – DPRD Bontang menyoroti kebijakan yang diambil pemerintah pusat mengenai penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris mengatakan, keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan keluarnya dua surat yang meminta seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia menggunakan APBD untuk membantu penanganan bencana gempa NTB tidak tepat.
“Itu kebijakan yang menurut saya pemerintah pusat blunder,” kata Agus Haris kepada Bontang Post, Kamis (23/8) kemarin.
Pasalnya, pos anggaran di pemerintah daerah termasuk Bontang sudah disusun proyeksinya jauh hari sebelumnya. Tentunya dengan edaran ini akan merepotkan pemerintah daerah jika harus mengubah skema anggaran yang ada.
Menurut Politisi Partai Gerindra ini, pemerintah pusat sudah cukup menetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Sehingga bantuan dapat dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Seharusnya kalau sudah ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional ya tinggal memakai APBN. Kenapa mau mengemis ke pemerintah daerah lainnya,” ungkapnya.
Apalagi Bontang konteksnya bergantung pada dana bagi hasil (DBH). Jika disamaratakan dengan daerah lainnya tentunya itu sangat memberatkan. “Jika disamakan semua saya kira itu pemerintah pusat tidak cermat dan cerdas,” ujar Agus Haris.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini juga meminta kepada Pemkot Bontang agar fokus kepada penanganan bencana di daerah sendiri. Salah satunya korban bencana kebakaran di kawasan Prakla, Berbas Pantai beberapa waktu silam. Pada saat itu 25 rumah harus menjadi arang akibat peristiwa tersebut.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah kota (Pemkot) Bontang mengaku tak memiliki anggaran. Namun begitu, pemkot sudah mengirim bantuan sejak lama dalam bentuk relawan, melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Bontang. Bahkan, relawan sudah dikirim jauh sebelum muncul surat edaran Kemendagri.
“Kami sudah mengirim tim relawan dari PMI Bontang, dan mereka sudah ada di NTB sekira dua pekan lalu. Di sana (NTB, Red.) mereka sudah melakukan kegiatan sosial,” jelas Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat ditemui di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Rabu (22/8) lalu.
Dikirimkannya relawan ini kata Neni, lantaran di Bontang kondisi keuangan masih belum stabil dan banyak yang harus diselesaikan. Bahkan jika bencana terjadi di wilayah Bontang, pemkot menggunakan dana bantuan sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) Bontang. (ak)
