SANGATTA – Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang masih memberi izin tenaga kesehatan untuk terus lakukan vaksinasi Measles dan Rubella (MR) di sekolah-sekolah.
Namun sepanjang perjalanannya, masih banyak orang tua murid yang melakukan penolakan terhadap vaksin tersebut. Salah satunya Tridina F, warga Desa Sangkima, Sangatta Selatan, yang menolak anaknya untuk di vaksin.
“Tidak hanya saya, tapi hampir semua orang tua di sini tidak mau anaknya di vaksin MR, termasuk saya, karena saya ragu perihal kehalalannya,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (29/8).
Menurutnya, di sekolah anaknya, hanya empat murid saja yang mau diberi vaksin. Padahal siswa di sekolah itu mencapai puluhan orang.
Meskipun banyak penolakan dari masyarakat, namun pemerintah Kutim tetap memberi izin untuk menjalankan vaksin MR. Hal itu dikatakan oleh Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang. Dirinya meminta vaksin tersebut untuk tidak diperdebatkan, pasalnya hal ini merupakan program pemerintah pusat.
Terlebih sampai saat ini belum ada pencabutan edaran dari Menteri Kesehatan RI. Sehingga imunisasi tersebut tetap dijalankan, karena berkaitan dengan penyakit yang akan diberantas, namun tidak ada paksaan bagi yang menolak.
“Tetap jalan, selama tidak ada arahan untuk mencabut vaksin tersebut, maka kami akan terus jalankan,” ujarnya saat diwawancarai usai coffee morning belum lama ini.
Menurutnya, seluruh keputusan dikembalikan kepada pilihan masing-masing masyarakat, meskipun tetap berjalan pemerintah tidak akan memaksa masyarakat untuk harus tetap vaksin.
“Vaksin inikan hanya mencegah, tidak ada paksaan, bagi yang mau saja. Ini demi kesehatan, kenapa tidak,” pungkasnya.
Pemberian Vaksin MR dimaksudkan sebagai pencegah terserang penyakit campak dan rubella. Vaksin tersebut diberikan kepada anak usia sembilan bulan sampai dengan 15 tahun. Tahap pertama, Vaksin MR mulai dilaksanakan di Kutim pada awal Agustus lalu dengan menyasar sekolah-sekolah, sedangkan untuk usia di luar usia sekolah bisa mendapatkan vaksin MR dengan datang langsung ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu pada September mendatang. (*/la)
