SANGATTA – Kaltim Prima Coal (KPC) akhirnya membeber data-data ke Panja Sengketa Pembebasan Lahan DPRD Kutim. Data yang dianggap penting untuk mengurai persoalan itu diserahkan saat Panja berkunjung ke kantor KPC, Jumat (20/10) kemarin.
Ketua Panja Herlang Mappatiti mengatakan, data tersebut nantinya akan dipelajari lalu disandingkan dengan bahan yang dikumpulkan sebelumnya.
“Data yang kami terima sekitar tiga bundel, jadi membutuhkan waktu juga untuk dipelajari,” tutur Herlang ditemui usai menggelar pertemuan.
Data-data yang diberikan perusahaan mulai dari titik koordinat lahan yang dipermasalahkan. Kronologis sengketa, dan tak ketinggalan bukti-bukti pembayaran lahan.
“Melalui data ini akan kami bisa memberikan penilaian lewat perbandingan yang objektif,” sambung Herlang.
Berdasarkan pengamatan sementara, ada beberapa sebab munculnya kasus sengketa lahan. Pertama, oknum aparat desa yang terlalu mudah mengeluarkan surat lahan. Kedua, ketidakhati-hatian dalam proses pembebasan lahan oleh perusahaan.
“Dari pengamatan sementara dua hal mendasar itu yang sering menjadi penyebabnya,” tutur pria yang juga Ketua Gerakan Anti Narkotika (Granat) Kutim itu.
Manager Land Management PT KPC, Bambang Silasakti membenarkan telah menyerahkan data yang diminta Panja. Langkah ini sekaligus membantah jika perusahaan terkesan menutupi sesuatu.
“Kalau pas hearing di DPRD dan kami disebut tidak bawa data, itu murni miss komunikasi. Karena di dalam undangan tidak dijelaskan. Tapi itu persoalan itu sudah lewat ya,” katanya.
Dihadapan Panja, pihaknya membeber kronologis kasus tersebut. Selain itu, juga memberikan beberapa gambaran mengenai keganjilan klaim lahan dari eks Kelompok Tani Karet lestari. Pertama tuntutan yang dilayangkan kepada perusahaan tidak konsisten. Mulai dari luas lahan yang diklaim dan nilai ganti rugi. Di sisi lain, menurut Bambang obyek yang disengketakan adalah area yang sudah dibebaskan perusahaan pada 2009 hingga 2011.
“Ada 8 surat yang dilayangkan ke perusahaan mulai dari Desember 2016 sampai Januari 2017. Semuanya beda-beda, kalau benar ya harusnya konsisten,” kata dia.
Kejanggalan lain, terdapat di dalam isi surat SPPT yang menjadi dasar kepemilikan lahan bagi kelompok tersebut. Di surat itu tertuang bahwa lahan yang disengketakan itu telah digarap terus menerus sejak 1993. Namun jika diperhatikan lebih detail, ada beberapa pemilik lahan yang kala itu baru berusia 11 tahun hingga 15 tahun. Pihak perusahaan menilai hal tersebut sangat ganjil.
“Dengan usia seperti itu sudah menggarap lahan yang luas. Kemudian Kalau digarap terus menerus, kenapa nama-nama itu tidak pernah muncul sebelumnya. Padahal proses pembebasan itu butuh proses panjang, paling cepat setahun,” tegasnya.
Padahal dalam melakukan pembebasan lahan, dia memastikan perusahaan melibatkan aparat desa. Dia menekankan pelibatan aparat desa ini sudah menjadi fakta di persidangan yang sedang berjalan saat ini.
“KPC sudah beroperasi di lahan itu sejak 2012 dan tidak pernah ada Klaim, namun di akhir tahun 2016 baru muncul,” katanya.
Diwartakan sebelumnya, Eks Kelompok Karet Lestari mengadu ke DPRD jika lahan mereka seluas 225 hektare di areal operasi PT KPC belum dibebaskan perusahaan. Kelompok ini juga menegaskan memiliki bukti-bukti kuat merekalah pemilik lahan yang sah. Atas aduan itulah DPRD membentuk Panja. Kasus ini juga sedang bergulir di meja hijau. (hd)
