SAMARINDA – Empat hari sebelum pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) ditutup, masih banyak tenaga honorer K2 (kategori dua) yang belum melakukan pendaftaran. Tercatat, hingga Kamis (11/10) kemarin, baru 13 orang yang dinyatakan lulus pengecekan pemberkasan.
Jumlah tersebut terbilang sedikit, padahal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda khusus menyediakan kuota sebanyak 24 orang. Terlebih, dari ke-13 orang tersebut belum ada satu pun yang mengirimkan berkas pendaftaran CPNS-nya kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Samarinda.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Informasi Daerah BKPPD Samarinda, Nurhikmah mengatakan, kebanyakan tenaga honorer K2 yang ingin mendaftar CPNS itu terbentur persyaratan. Pasalnya, sebelum melakukan pendaftaran online para K2 diharuskan melakukan pengecekan berkas ke BKPPD Samarinda.
“Nah mereka itu banyak yang terkendala di persyaratan sepert di usia, pendidikan, dan sebagainya,” beber dia.
Diakui Nurhikmah, memang banyak pihak merasa diberatkan dengan adanya aturan mengenai batasan usia itu. Namun Pemkot Samarinda pun tidak dapat berbuat banyak sebab dasar acuan dilakukannya pendaftaran CPNS ini harus sesuai dengan ketentuan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.
“Asal ada aturan yang mengatakan boleh K2 usianya lewat 35 tahun pasti kami ikuti. Tapi masalahnya ini kan tidak ada. Jadi kami merujuk pada peraturan yang ada sampai dikeluarkannya peraturan baru,” ucapnya.
Nurhikmah mengatakan, sebenarnya ada saja kemungkinan mengenai peraturan batasan usia dan lainnya tersebut diubah. Hanya saja itu harus menunggu perubahan UU sebagai dasar acuan hukum di RI.
“Sebenarnya Menpan ada beberapa solusi bagi K2. Seperti mengubah aturan mengenai batasan usia, PP tentang P3K (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Red.). Atau pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menaikkan gaji honorer mendekati UMR (Upah minimal rata-rata, Red.). Hanya saja mungkin dikarenakan masih sibuk pendaftaran CPNS, hal tersebut belum dibahas secara tuntas oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (*/dev)
