BONTANG – DPRD menggelar rapat kerja sehubungan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan APBD 2019, Selasa (30/10) kemarin. Salah satu poin yang menjadi penekanan fraksi yaitu sehubungan pengalokasian anggaran.
Suhut Harianto selaku wakil ketua Fraksi Amanat Demokrat Pembangunan Sejahtera (ADPS) memaparkan jumlah belanja daerah dalam rancangan APBD 2019 dianggarkan Rp 1.226.835.860.
“Fraksi ADPS meminta kepada wali kota agar alokasi belanja untuk kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih maksimal,” kata Suhut saat membacakan pandangan fraksinya.
Tak hanya itu, penyampaian nota keuangan ini sangat penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Kota Bontang. Terutama, sehubungan target dan indikator yang telah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
“Kami berharap agar dalam implementasinya pemkot konsisten terhadap apa yang sudah menjadi arahan RPJMD,” harapnya.
Pengelolaan keuangan daerah pun menjadi catatan gabungan fraksi ini. Menurut Suhut, pemerintah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Bahkan, keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan pun juga wajib diperhatikan.
Fraksi ADPS juga meminta kepada seluruh perangkat daerah memiliki inovasi terkait pelayanan terhadap masyarakat. Dipandangnya, kegiatan yang kurang tepat sasaran dan terkesan menghabiskan anggaran agar dilakukan efisiensi.
“ADPS juga meminta kepada wali kota untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam pada masing-masing OPD agar anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pintanya.
Sementara fraksi Gerindra memberikan tujuh catatan terkait nota keuangan APBD 2019. Salah satunya ialah terkait penganggaran belanja pada kantor Sekretariat Korpri. Pasalnya beberapa lalu DPRD dan pemkot telah menyetujui pencabutan perda Nomor 1 Tahun 2012. Mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus Korpri.
“Patut dijelaskan pengalokasian anggarannya sebesar Rp 1.213.020.767,” kata Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Dahnial.
Di samping itu, fraksi berlambang burung garuda ini meminta kepada pemkot untuk menyampaikan persentase pengelolaan daerah kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuannya untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya transfer yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di daerah.
“Penyampaian tersebut dilakukan sebelum informasi pengalokasian dana perimbangan dikeluarkan oleh Kemenkeu,” tuturnya.
Sebagai informasi, Pemkot Bontang memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai Rp 1,2 triliun. Berdasar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), target penerimaan pendapatan daerah mencapai Rp 1,1 triliun.
Target pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 164 miliar. Yakni bersumber dari hasil pajak daerah Rp 91 miliar, hasil retribusi daerah 4,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 5,83 miliar, serta lain-lain PAD yang sah senilai 63,73 miliar.
Total sektor dana perimbangan mencapai Rp 811,45 miliar. Rinciannya, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam (SDA) Rp 596,45 miliar dan dana alokasi umum (DAU) Rp 215 miliar. Sementara dana alokasi khusus (DAK) masih menunggu penetapan dari Kemenkeu.
Sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah berkisar Rp 150 miliar. Terbagi untuk dana bagi pajak dari provinsi Rp 124 miliar, dana penyesuaian Rp 25 miliar, serta lain-lain yang sah Rp 1,5 miliar.
Pemkot Bontang mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp 1,2 triliun. Adapun belanja langsung sebesar Rp 813 miliar. Perinciannya, belanja pegawai sebesar Rp 39 miliar, belanja barang dan jasa Rp 451,8 miliar, dan belanja modal Rp 322 miliar. Sementara target belanja tidak langsung APBD diproyeksikan mencapai Rp 413 miliar. (ak)
