BONTANG – Data jumlah pemilih pada pemilu tahun depan masih terus dilakukan validasi oleh KPU Bontang. Hal ini sehubungan dengan adanya gerakan melindungi hak pilih yang dikampanyekan oleh pihak penyelenggara.
Komisi I DPRD pun mempertanyakan sehubungan masih bergeraknya data tersebut. Senin (5/11) Komisi I memanggil KPU Bontang dalam rapat dengar pendapat, di Sekretariat DPRD, Bontang Lestari.
Ketua Komisi I Agus Haris mengatakan, tujuan diadakannya rapat sehubungan adanya pernyataan dari Kemendagri. Perihal adanya isu 31 juta masyarakat belum terekam di daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional. Khusus Bontang, angkanya mencapai 14.449 calon pemilih.
“Berdasarkan KPU Bontang setelah dilakukan verifikasi 8.025 saja,” kata Agus Haris kepada Bontang Post, usai rapat.
Politisi Partai Gerindra ini memandang upaya yang telah dilakukan KPU patut mendapatkan apresiasi. Kendati membutuhkan proses lama untuk mendapatkan angka daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) secara akurat. Agus pun meminta kepada penyelenggara agar tidak ada satu calon pemilih yang luput.
Tak hanya itu, ia pun berujar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga memegang peranan penting. Mengingat sebagian masyarakat memiliki kesibukan sehingga tidak dapat melakukan perekaman identitas.
Agus pun bersyukur sudah terdapat panduan hukum yang dikeluarkan kementerian terkait. Sehubungan dengan upaya jemput bola yang dilakukan pemerintah berkenaan dengan perekaman identitas warga.
“Saya memberikan apresiasi karena pemerintah yang aktif berkomunikasi dengan warga yang belum tercatat di DPT,” tuturnya.
Pria yang duduk pula di Badan Anggaran (Banggar) DPRD ini mengajak Ketua RT untuk mengecek warganya. Apabila ada warga yang pindahan yang belum memiliki identitas Bontang.
Turut hadir dalam rapat ini Bilher Hutahaean, Abdul Malik, dan Yanri Dasa selaku anggota Komisi I. (ak)
