BONTANG – Upaya pemkot Bontang untuk menanggulangi banjir mendapatkan apresiasi dari panitia khusus (Pansus) banjir. Sehubungan dengan dialokasikannya anggaran sebesar 10 persen dari total APBD 2019 untuk mengatasi permasalahan banjir.
Ketua pansus banjir Bakhtiar Wakkang mengatakan, komitmen tersebut terjadi saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Bahkan dalam rapat badan anggaran (Banggar) Senin (5/11) kemarin, Pemkot mulai mengubah postur APBD berkenaan dengan penanggulangan banjir. “Tadi (kemarin, Red.) sudah masuk kisi-kisinya,” kata Bakhtiar kepada Bontang Post.
Pria yang akrab disapa Tiar ini berharap nominal tersebut digunakan untuk pembangunan fisik, bukan berupa pembelian alat berat. “Jadi kalau mau beli sarana jangan dibebankan di APBD. Tetapi libatkan perusahaan melalui dana CSR yang ada,” tuturnya.
Pembangunan secara fisik pun wajib mendahulukan sisi primer, yakni daerah aliran sungai (DAS) Bontang. Terutama berkenaan konsistensi lebar drainase. “Kalau di hulu lebarnya 10 meter di hilirnya pun harus sama. Tidak ada penyempitan DAS,” imbuhnya.
Selain itu, upaya pendekatan kepada warga perlu dilakukan. Mengingat sebagian memiliki rumah yang masuk area DAS Bontang.
Pun demikian dengan konstruksi jembatan. Politisi Partai NasDem ini berujar berdasarkan hasil kunjungan lapangan, sebagian bentuknya tidak ideal. Salah satunya masih ada beberapa tiang di tengah jembatan. Kondisi ini mengakibatkan aliran air tersendat.
“Kalau perlu bongkar dan ganti baru jembatan yang demikian, bila ingin bebas banjir,” ucapnya.
Menurut Tiar, anggaran juga dapat digunakan untuk menggaji satgas banjir nantinya. Petugas tersebut wajib melakukan upaya pencegahan terhadap saluran drainase yang menjadi tanggung jawabnya.
“Itu masuk UPT banjir yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota. Diikat melalui SK dari wali kota,” pungkasnya. (ak)
