SANGATTA – Forum Petani Sawit Kutim (FPS) Kutim tampaknya tak percaya lagi atas peran pemerintah terkait penanganan masalah menurunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) di Kutim. Sekalipun pemerintah sudah mengeluarkan imbauankepada perusahaan terkait penetapan harga dan penataannya.
Hasim Lawida, salah seorang pengurus inti FPSK mengatakan, imbauan tersebut menjadi percuma. Lantaran tak ada inisiatif untuk menindaklanjuti imbauan tersebut. Hasilnya, perusahaan acuh dan mengabaikan.
Berdasarkan hal itu, FPSK cukup kecewa. Atas dasar tersebut, terjadilah aksi damai yang mengepung tiga perusahaan besar di Kutim. Hasilnya cukup memuaskan. Tuntutan pertani dikabulkan. “Kalau menunggu pemerintah, tak akan ada hasilnya. Tak ada tindak lanjut. Makanya kami bergerak secara independen. Alhamdulillah harga sawit dinaikkan,” jelas Hasim bersama Ketua FPSK, Hasbudi.
Terkabulnya tuntutan bukan perjuangan yang mudah. Penuh pengorbanan. Bahkan harus berdebat dengan aparat kepolisian. Tetapi semua demi rakyat. Tak ada yang dapat mencegah niat baik tersebut.
“Sebenarnya besar harapan kami kepada pemerintah. Tetapi setelah kejadian ini, harapan kami sudah tipis. Kami lebih baik gerak sendiri. Kenapa? Karena kami sudah negosiasi ke pemerintah tetapi tak ada hasilnya. Makanya kami ambil jalan sendiri,” jelas Hasim.
Diketahui, hasil kesepakatan antara forum dan perusahaan terkait harga TBS ialah Rp 900 per kilogram. Namun, hal ini hanya berlaku pada bulan ini atau semenjak ditetapkannya kesepakatan. Pada 2019 nanti, perusahaan wajib membeli sawit warga sesuai dengan harga pemerintah. Yakni kisaran Rp 1.000 per kilogram.
Jika tidak, tentu saja forum akan menuntut hak kembali. Dan pastinya, akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi. Karena diketahui, massa yang datang aksi pada Rabu, (19/12) hanya sekira 50 persen dari jumlah petani yang tergabung dalam forum Tani Sawit. Itupun jumlahnya sekira 800 orang.
“Jadi harga Rp 900 hanya disesuaikan hingga akhir tahun ini. Setelahnya, mengikuti harga disbun (dinas perkebunan, Red.) atau pemerintah,” katanya.
Hasim mengaku akan terus melakukan kontrol terhadap harga sawit Kutim. Sehingga, petani tak lagi dirugikan oleh perusahaan. “Untuk sementara ini kami baru mengawal tiga Kecamatan. Yakni Teluk Pandan, Bengalon, dan Rantau Pulung. Karena seperti Wahau, harga tetap stabil,” beber Hasim.
Namun lanjut dia, jika ada petani sawit di beberapa kecamatan yang merasa dirugikan perusahaan, baik kiranya melaporkan kepada forum agar dapat ditindaklanjuti. “Kami siap perjuangkan di 18 kecamatan. Kalau butuh bantuan, maka kami bantu. Kami akan turun perjuangkan,” sebutnya.
Sebelumnya, sekira 800 orang petani mengepung tiga perusahaan besar di Kutim. Tiga perusahaan itu adalah PT Anugrah, PT KBN, dan PT Bima Palma. Mereka menuntut agar perusahaan membeli TBS sesuai dengan harga pemerintah. (dy)
