BONTANG – Usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, agar seorang guru bisa mengajar lebih dari dua mata pelajaran (mapel) ditolak oleh guru-guru Bontang. Wacana tersebut bermula agar efisiensi guru bisa tercapai. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bontang menyebut, jika usul tersebut diberlakukan, akan membuat kualitas mengajar guru terpuruk karena kurangnya penguasaan materi.
Ketua PGRI Bontang, Dasuki menjelaskan, beberapa faktor rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh faktor instrumental input pembelajaran. Namun faktor terpenting adalah mutu guru. Berdasarkan data yang disampaikan kepada Bontang Post, 25 persen dari 3,9 juta guru belum memenuhi kualifikasi S1 sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kemudian 52 persen guru belum sertifikasi, dibuktikan dengan hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) 2015 nasional yang menunjukan potret kurang menggembirakan. Karena dari target yang ditetapkan 75,00, rata-rata para guru hanya bisa mencapai 44,5.
“Banyak fakta yang menunjukan mutu guru masih rendah. Itu disebabkan rendahnya kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, sosial, personal, dan profesional,” jelasnya, Sabtu (22/12) lalu.
Dasuki menuturkan, merujuk pada wacana satu guru mengajar lebih dari dua bidang studi, menurutnya kebijakan itu kurang sistematis. Dikatakan Dasuki, sebaiknya pemerintah fokus pada perbaikan kualitas kompetensi dan pemenuhan kebutuhan guru. Pihaknya pun menyarankan, dalam pemanfaatan anggaran 20 persen pendidikan, baik pusat maupun daerah, lebih baik memperbesar investasi di bidang pendidikan kinerja guru berkelanjutan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).
“Karena melalui kegiatan diklat guru berkelanjutan, akan mampu mengangkat kualitas mengajar guru di kelas,” tuturnya.
Dia mengaku, dari hasil koordinasi dengan guru di Bontang dan Jawa, rata-rata mereka pun kurang merespon positif wacana tersebut. Karena bila diterapkan, dengan tujuan bisa saling mengisi di sekolah tempat mereka mengajar, menurut mereka itu hanya memenuhi 24 jam pelajaran per minggu. Tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman terhadap mapel minor atau tambahan tersebut.
“Semakin lama, nantinya kesannya hanya sekedar pemenuhan 24 jam, tapi operasional di dalam kelas tidak maksimal,” pungkasnya. (ver)
