POLEMIK penolakan sejumlah desa di Teluk Pandan, Kutai Timur (Kutim) terkait rencana masuknya kawasan Sidrap ke Bontang mendapat tanggapan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Kata Neni, wilayah yang masuk Bontang nantinya tidak harus luas. Melainkan mengakomodasi masyarakat Bontang di kawasan Sidrap yang selama ini terkendala dalam pelayanan administrasi.
“Tidak usah luas. Ya enggak mungkinlah mau sepanjang itu, seluas itu. Namanya bukan kota, tapi kabupaten kalau seluas itu. Kalau sampai nanti semua mau masuk ke Bontang, ya repot kita,” sebut Neni di aula Taman 3D Jalan Awang Long, hari ini (4/1/2019).
Karenanya, dia tidak mempermasalahkan bila ada pihak-pihak yang menolak. Lantaran kawasan yang direncanakan masuk Bontang sejatinya merupakan kawasan milik Bontang. Upaya mengembalikan kawasan ini ke wilayah Bontang menurut Neni, telah lama diperjuangkan Pemkot Bontang.
“Kami ini (tujuannya) bagaimana memberikan pelayanan buat masyarakat yang tadinya memang masuk Bontang, yang memang orang Bontang. Daerah itu memang punya Bontang sesungguhnya,” ujarnya.
Dijelaskan lebih lanjut, Pemkot Bontang sampai sekarang pun tidak pernah melepaskan aset daerah khususnya sejak pemekaran wilayah. Namun hanya karena ketentuan undang-undang sehingga pemkot taat dan mematuhinya. Karena undang-undang itu juga yang membuat pemkot tidak bisa membelanjakan APBD untuk Sidrap.
“Kan enggak boleh Permendagrinya itu membelanjakan APBD yang bukan untuk wilayah dan masyarakat. Sehingga pada waktu itu tahun 2006, sudah mulai kami lepas yang 7 RT di Sidrap itu,” sambung Neni.
Karenanya, dia bersyukur proses pengembalian Sidrap ke Bontang kini difasilitasi Gubernur Kaltim, Isran Noor. Termasuk juga Bupati dan DPRD Kutim yang dianggap memberikan kerja sama yang baik dalam perkara ini.
“Nanti kami akan tinjau lapangan, untuk mengetahui yang mana sih masyarakat Sidrap yang dimaksud. Tidak usah luas-luaslah (wilayahnya, Red.), yang penting 7 RT itu terakomodasi. Kalau misalkan yang terakomodasi itu hanya 100 hektare, ya itu 100 hektare,” kata Neni.
Hasil tinjauan lapangan itu yang nantinya akan disetujui untuk masuk ke Bontang. Sebagaimana hasil pertemuan dengan gubernur, Neni menyebut dalam rentang enam bulan ke depan, kawasan yang telah berpolemik cukup lama ini bisa masuk ke wilayah Bontang. Adapun untuk target tinjauan lapangan, akan dilakukan di bulan ini.
“Kata Pak Gubernur, sebelum tanggal 15 Januari, habis ultah provinsi, itu harus ada pertemuan. Tinjau lapangan antara Bontang, Kutim dan pemprov. Itu dari kesepakatan yang kami tanda tangani, bupati-wali kota dan gubernur sebagai koordinator yang memfasilitasi. Sebelum tanggal 15 tinjau lapangan,” tegas Neni.
Dia berharap banyak Sidrap dapat segera diserahkan ke Bontang. Mengingat sejatinya kawasan yang dimaksud tidaklah luas. Dalam hal ini Neni membandingkannya kawasan Kutai Utara (Kutara) di Kutim yang akan dimekarkan menjadi daerah otonomi baru (DOB).
“Kalau Kutara saja akan dimekarkan beberapa puluh hektare, masak secuil itu Sidrap tidak bisa. Saya kira mereka (pemerintah pusat) bijaklah,” terangnya.
Lantas apakah 7 RT di Sidrap tersebut akan mendapt insentif dari pemkot? Neni menjawab masih membutuhkan proses panjang hingga DPRD Kutim memparipurnakan masalah ini yang menjadi dasar dan tanda persetujuan. Dasar inilah yang dibawa gubernur untuk menghadap menteri dalam negeri (mendagri). (luk)
