80 Persen Orangutan Tinggal di Luar Area Konservasi

Berbulu cokelat, dan hampir serupa manusia. Katanya, orangutan perlu dilestarikan karena kondisi yang terancam. Namun nyatanya hingga kini, rumah mereka terus berkurang.

Nofiyatul Chalimah – Samarinda

KEHILANGAN tempat tinggal, begitu yang dialami para orangutan. Hanya ada sekitar 65 ribu orangutan di seluruh Kalimantan. Tak punya kuasa apalagi sertifikat tanah, para orangutan ini hanya berharap pada manusia yang mau berbelas kasih menjaga rumahnya. Namun, dari riset 12 tahun, nyatanya 70 hingga 80 persen orangutan tinggal di kawasan nonkonservasi yang rawan konflik.

“Jadi mereka tinggal di kebun sawit, tambang, permukiman, hingga HTI (hutan tanaman industri),” terang Scientific Coordinator Ecositrop (Ecology and Conservation Center for Tropical Studies) Yaya Rayadin kepada Kaltim Post, Selasa (29/1).

Tak mengherankan, mengingat kawasan konservasi pun tak sampai 10 persen. Yaya mengatakan, dari 3 juta hektare landscape Kutai, area konservasi tak sampai 300 ribu hektare. Padahal, lahan di luar area konservasi itu memungkinkan awalnya adalah rumah orangutan, namun dirambah untuk kepentingan pertambangan, perkebunan, industri, maupun permukiman.

Alumnus Hokkaido University, Jepang tersebut mengatakan, keberadaan orangutan bukan di hutan alam, menyengsarakan makhluk ini. Jika di hutan alam berat badan induk orangutan sekitar 40-50 kilogram, berbeda kisah di lain tempat. “Kami menemukan induk orangutan di kebun sawit itu berat badannya hanya 20 kilogram,” imbuh Yaya.

Tak mengherankan, sebab sawit adalah pangan alternatif, bukan utama. Jika ada orangutan yang memakan sawit, maka bisa dipastikan hutan sekitarnya rusak.

Malangnya, hingga kini tak ada aturan kebun sawit harus memiliki area konservasi. Hal ini, hanya bersifat anjuran. Sedangkan, untuk HTI memang telah ada anjuran untuk memiliki area konservasi, namun tak sedikit yang sekadar membangun area konservasi, tapi lemah menjaganya. Sehingga hutan terjamah tangan lain dan orangutan terpaksa pergi.

Meski begitu, perusahaan yang pasarnya konsumen internasional, mestinya memiliki perencanaan untuk konservasi orangutan.

“Biasanya, konsumen internasional akan meminta perencanaan perusahaan tersebut. Saat ini, beberapa bank yang akan memberi pinjaman ke perusahaan juga meminta strategi konservasi orangutan mereka. Apalagi, alat satgas untuk orangutan juga lebih murah kok daripada alat golf. Nah, tantangan juga datang dari masyarakat. Kalau perusahaan diserang kan tinggal laporan kalau rugi sekian ke atasan mereka. Kalau kebun masyarakat yang diserang kan, masyarakat bisa lapor rugi kemana?” jelas Yaya.

Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim Sunandar Trigunajasa mengatakan, sudah banyak perusahaan yang meminta dilatih untuk penanggulangan konflik. Tahun lalu, sekitar 15 konflik dilaporkan. Paling banyak adalah laporan masyarakat. Dia menambahkan, urusan orangutan tak boleh sembarangan. Harus lebih peduli, profesional, dan koordinatif. “Kalau ada luka, apalagi sampai mati, itu urusannya ke ranah hukum,” pungkasnya. (*/rsh/k18/kpg)