Pemindahan PKL Masih Tanda Tanya

BONTANG – Wacana pemindahan pedagang kaki lima (PKL) di komplek Stadion Bessai Berinta masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, kedua organisasi perangkat daerah (OPD) justru saling lempar tugas.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Bambang Cipto Mulyono menyebut, pembangunan pusat kuliner nantinya menjadi ranah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK). Adapun fokus pengerjaan yang ditangani Disporpar ialah pembuatan panggung dan pembenahan lapangan.

“Untuk pusat kuliner, pagar komplek stadion, dan persiapan tempat buat Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) di Dinas PUPRK,” kata Bambang.

Dipastikan sosialisasi kepada pedagang sehubungan pemindahan akan dilakukan saat pembangunan berlangsung. Ketika selesai, pedagang langsung dapat menempati lapak baru.

Namun, Bambang menyebut tidak semua pedagang mendapatkan jatah di bangunan baru nanti. Ia lebih memprioritaskan pedagang yang telah tercatat dalam data Disporapar.

“Pedagang ini tiap hari bertambah, maka kami akan cocokkan data terlebih dahulu. Untuk yang tidak terdaftar di data kami mohon maaf tidak dapat bagian,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas PUPRK Tavip Nugroho justru tidak mengetahui pembangunan pusat kuliner dilimpahkan ke instansinya. Mengingat tidak ada pos anggaran untuk pengerjaan tersebut.

“Kalau persiapan MTQ benar di kami, tetapi untuk pusat kuliner belum ada rasanya. Tidak tahu kalau saat pergeseran ini muncul di kami,” kata Tavip.

Tavip berjanji dalam waktu dekat bakal berkoordinasi dengan Disporapar sehubungan pelimpahan tugas ini. Termasuk kepastian terkait tugas pengerjaan pagar luar stadion.

Sebelumnya, pedagang di komplek Stadion Bessar Berinta Ike Mares Tutik Suhartini menjelaskan belum ada sosialisasi terkait pemindahan PKL. Akibatnya, pedagang gusar ketika hendak memperbaiki lapaknya.

Dikatakannya, para pedagang setuju dipindahkan. Asalkan ada kepastian sehubungan sarana penunjang pedagang nantinya, seperti penyediaan meja dan kursi. Pasalnya sarana tersebut sudah banyak yang rusak.

“Kami mau tanyakah adakah anggaran dari dinas terkait untuk itu,” pungkas Ike. (ak/kpg)