Kebutuhan biaya untuk pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kutai Kertanegara dan sebagian wilayah Penajam Paser Utara rupanya belum final. Kementerian PPN/Bappenas menyatakan akan menghitung anggaran yang akan dibutuhkan demi pembangunan di Ibu Kota baru tersebut.
Deputi Bidang Pengembangan Regional PPN/Bappenas Rudy Seoprihadi menyatakan, anggaran Rp 466 triliun yang diusulkan oleh Bappenas ke Jokowi dirancang untuk tiga alternatif provinsi Ibu Kota baru. Namun, ketika lokasi ibu kota telah dipilih oleh Jokowi, maka pihaknya akan menghitung ulang biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada provinsi tersebut.
“Kemarin biayanya berbasis tiga alternatif. Yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Maka itu, kami harus menghitung ulang secara speifik besaran kebutuhan dana yang dibutuhkan,” kata Rudy di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Rudy menambahkan, pihaknya akan mengkaji secara mendalam terkait kebutuhan biaya pembangunan ibu kota baru tersebut. Harapannya, agar pembangunan ibu kota baru bisa lebih optimal lagi. Namun demikian, pihaknya belum bisa membeberkan lebih rinci apakah nanti pembiayaannya malah akan menjadi lebih membengkak atau tidak.
“Kita belum tahu (lebih tinggi atau tidak). Perkiraan biaya yang sesuai untuk kebutuhan pembangunan tersebut akan bisa diselesaikan akhir tahun ini,” bebernya.
Di sisi lain, ia memastikan pengerjaan pembangunan Ibu Kota baru pada tahap pertama tetap akan dilakukan pada awal tahun 2021 mendatang. Untuk saat ini, pihaknya akan menyiapkan masterplan desain untuk pembangunan yang dilakukan tahun depan.
“Kita siapkan masterplannya, termasuk engineering desainnya, siteplannya, nanti akan kita buat seoptimal mungkin, setajam mungkin,” pungkas dia.
Sebelumnya, presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tak semuanya dibebankan dari APBN. Total yang dibutuhkan mencapai Rp 466 triliun.
“Perlu kami sampaikan, total kebutuhan untuk Ibu Kota baru kurang lebih Rp 466 triliun,” katanya.
Adapun sumber pendanaan ibu kota berasal dari APBN dengan memaksimalkan kerja sama dengan skema badan usaha, pelaku usaha maupun BUMN. Jokowi memastikan pembiayaan ibu kota yang dari APBN hanya sebesar 19 persen dari Rp 466 triliun.
“Sisanya, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN,” tandasnya.(jpc)
