Presiden Joko Widodo masih terus menggodok nama-nama yang akan duduk di kabinetnya. Namun, yang berbeda di periode kedua kepemimpinannya, Jokowi kali ini memilih untuk tidak lagi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak dilibatkannya lembaga antirasuah itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. “Kami tidak diikutkan (kali ini),” katanya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/10).
Meski demikian, Syarif mengaku tidak mempermasalahkan Jokowi yang pada periode keduanya memilih untuk tidak melibatkan KPK. Syarif menyadari penyusunan kabinet merupakan hak dan kewenangan presiden.
“Kami paham bahwa kabinet adalah hak prerogatif presiden. Kalau kami diminta, kami akan memberikan masukan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa seperti itu,” kata Syarif.
Lebih lanjut, Syarif yang gagal mengikuti tes calon komisioner KPK periode 2019-2023 itu berharap, agar Jokowi memilih pembantu yang memiliki integritas dan jejak rekam yang baik. Selain itu, pemilihan calon menteri berasal dari profesional di bidangnya masing-masing.
“Harapanya presiden bisa menunjuk orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kami berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang akan dia kerjakan,” tandasnya. (jpc)
