BONTANG – Minimnya dana sosialisasi program dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang menjadi sorotan anggota dewan. Sedangkan konsultasi ke luar daerah justru dianggarkan lebih besar. Nilainya bahkan mencapai ratusan juta.
Dilihat dari data program dan rencana kerja Disdukcapil 2020 mendatang, kebutuhan dana atau pagu program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang sebesar Rp 45 juta. Sosialisasi kebijakan penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pelayanan kependudukan sebesar Rp 15 juta. Sedangkan rapat kerja dan konsultasi luar daerah dengan capaian kerja 78 kali yang dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 450.340.000.
Anggota DPRD Bontang, Maming mengatakan anggaran sosialisasi ini dinilai sangat kecil, bahkan tidak ada sosialisasi melalui media. Padahal warga dapat mengakses informasi melalui media massa. Sehingga dianggap tidak maksimal dalam menyampaikan program-program unggulan kepada masyarakat.
Oleh sebab itu dia meminta agar anggaran tersebut dapat sebanding. “Sekarangkan kita semua melek media, jadi sangat bagus menyebarkan informasi melalui media yang ada di Bontang ini,” ucap anggota Komisi I DPRD Bontang ini saat melakukan rapat pembahasan anggaran dengan Disdukcapil Bontang, di ruang rapat III Sekretariat DPRD Bontang Jalan Moeh Roem, Senin (21/10/2019).
Selain itu juga, program peningkatan SDM dinilai sangat perlu. Karena dengan SDM yang bagus Disdukcapil dapat melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kependudukan terhadap warga Bontang. Apalagi peningkatan SDM ini sudah termasuk program pemerintah pusat dan program Pemkot Bontang.
“Saya berharap sebanding lah (anggarannya), (antara) sosialisasi, peningkatan SDM, dan konsultasi,” kata ketua DPD PDIP Bontang ini.
Senada, anggota DPRD Bontang lainnya, Rusli tidak habis pikir anggaran sosialisasi yang hanya Rp 15 juta untuk 15 lokasi. Artinya, satu kali sosialisasi di satu kelurahan itu hanya satu juta rupiah, sedangkan dalam satu kelurahan terdapat puluhan RT. Belum termasuk anggaran pemateri.
“Saya tidak bisa membayangkan gimana menghitungnya ini, apa bisa maksimal sosialisasinya ini,” ujar politisi Hanura ini.
Menanggapi hal itu, Kepala Disdukcapil Bontang Yuliatinur mengakui, peningkatan SDM yang merupakan program pemerintah itu penting, begitu juga peran media yang sangat membantu pihaknya dalam menyebarkan informasi tentang program yang dijalankan. Namun hal itu dipengaruhi oleh kecilnya anggaran yang didapat pihaknya, hanya Rp 2 miliar.
“Itu akan menjadi catatan bagi kami, terima kasih,” ucapnya.
Nantinya, lanjut Yuliatinur, sosialisasi tersebut tidak dilakukan di 15 kelurahan, melainkan akan dilaksanakan pada 3 kecamatan saja. “Di setiap kecamatan tersebut akan dikumpulkan beberapa orang,” tambahnya. (Zaenul)
