BONTANG – Dampak penyebaran virus covid-19 membuat pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang SMA belum bisa ditentukan. Pihak sekolah masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim. Ketua MKKS SMA Bontang Sumariyah mengatakan awalnya dijadwalkan pelaksanaan UNBK mulai 30 Maret hingga 2 April.
“Tergantung apakah situasinya kondusif atau tidak. Jika kondusif bisa jadi UNBK tetap diadakan tanggal itu, tetapi kalau tidak potensi diundur,” kata Sumariyah.
Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, selama 16-29 Maret kegiatan belajar-mengajar dilaksanakan di rumah. Artinya jika mengacu surat edaran itu tidak bertabrakan dengan jadwal UNBK.
“Hingga kini belum ada informasi, kami masih menunggu ini,” ucapnya.
Menurutnya, sekolah telah menyelesaikan ujian sekolah pada 9-17 Maret lalu. Sebanyak 16 mata uji tergantung dengan jurusan yang dipilih pelajar. Pekan ini, sebenarnya pelajar kelas XII masuk dalam penguatan materi ujian nasional. Akibatnya, proses belajar dilakukan di rumah. Guru pun senantiasa memberikan tugas dan latihan soal.
Meskipun UNBK tidak menentukan kelulusan, tapi ujian ini berfungsi untuk melihat pemetaan sekolah. Sehubungan dengan kemampuan daya serap dalam mencapai standar kompetensi lulusan (SKL).
“Ini erat kaitannya dengan pemberian bantuan,” tutur perempuan yang menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Bontang ini.
Adapun empat mata uji UNBK ialah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan bidang studi pilihan pada tiap jurusan. Di SMAN 2 nantinya pelaksanaan ujian digelar dalam tiga sesi waktu. Tiap sesinya disediakan dua ruang laboratorium komputer sebagai venue ujian. Durasi per sesinya ialah 120 menit.
“Di SMAN 2 ada 187 peserta ujian. Per sesinya dimulai pada 08.00, 10.30, dan 14.00 Wita,” bebernya.
Berkenaan dengan pengantisipasian penyerbaran virus korona, penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) tetap dilakukan. Akan tetapi sekolah terkendala dengan anggaran. Pasalnya, sebelumnya belum tertuang pos anggaran untuk itu. Meliputi pengadaan hand sanitizer maupun penyemprotan disinfektan di ruang ujian.
“Harusnya tetap (PHBS) dilakukan. Tetapi dana BOS belum cair dan tidak dianggarkan sebelumnya untuk itu. Tergantung kebijakan kalau diminta mengubah anggaran, kami akan lakukan,” terang dia. (*/ak/kpg)
