SAMARINDA – Pengaduan LSM Jaring Advokasi Tambang (Jatam) kepada Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) termasuk perwakilan kepresidenan yang menyebut adanya pembiaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendapat bantahan dari anggota DPRD Kaltim.
Jahidin, salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) Reklamasi dan Investigasi Lubang Tambang DPRD Kaltim menyatakan bahwa sama sekali tidak ada pembiaran dalam penanganan kasus ini.
Jahidin menegaskan sejak dibentuk empat bulan lalu oleh DPRD Kaltim, pansus sampai sekarang masih terus bekerja untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
Bahkan kata dia, masa kerja pansus kini telah diperpanjang untuk kali kedua demi menyelesaikan polemik ini. Padahal menurut tata tertib DPRD, semestinya masa kerja pansus tidak sampai diperpanjang.
“Jadi kalau ada kesan yang disampaikan LSM tentang adanya pembiaran itu tidak benar. Dari 26 korban tambang, sudah ada yang diajukan ke pengadilan, bahkan sudah ada yang dipidana. Selebihnya ada yang sudah dinyatakan P-21. Jadi dari ke-26 kasus semuanya sudah ditangani,” kata Jahidin saat ditemui Metro Samarinda, Selasa (28/2) kemarin.
Namun dia menyebut ada permasalahan yang dihadapi pansus dalam mengawal kasus ini. Dari hearing yang dilakukan dengan reserse Polda Kaltim, salah satu kendalanya yaitu sebagian besar keluarga korban keberatan untuk dilakukan autopsi. Padahal, hasil autopsi atau visum et repertum merupakan dasar utama yang perlu dilampirkan dalam berkas pengaduan.
“Tidak memenuhi syarat dipersidangkan bila tidak ada visum. Sampai kapanpun akan berkutat dari penyidik ke kepolisian lalu penuntut umum, begitu saja bolak-balik. Karena itu (berkas visum) persyaratan utama,” jelasnya.
Di sisi lain, dari pihak keluarga korban tambang yang sudah mendapat santunan dari perusahaan, ada yang membuat pernyataan tertulis tidak mengajukan keberatan lagi atas kejadian ini. Hal ini menurutnya ikut mempersulit proses hukum yang sedang dilakukan.
Artinya, walaupun perkara sudah diproses tapi bila ada sejenis perdamaian karena keluarga korban tidak berkeberatan, maka memenuhi syarat proses hukumnya tidak ditindaklanjuti.
Apalagi, yang paling mendasar di antara 26 korban, salah satu pelaku adalah orang tua korban itu sendiri. Yaitu orang tua korban yang ikut bekerja sama dengan investor menggali tambang di belakang rumahnya, lalu anaknya tenggelam di lubang tambang itu. Kalau proses hukum dijalankan, orang tua korban ikut jadi tersangka, bukan semata menjadi tanggung jawab investor.
“Karena dalam hukum tidak bisa seperti itu. Jadi dia ikut serta dalam peristiwa itu, maka bisa dikenai dalam hukum pidana pasal 55-56 KUHP, dikaitkan dengan Undang-Undang Pertambangan. Apakah penyidik tega menjadikannya tersangka sementara anaknya juga menjadi korban?” ungkap Jahidin.
Kemudian dari hasil pertemuan dengan pusat, sudah ada kesepakatan dari Gubernur Kaltim melalui Asisten I untuk membentuk tim khusus dari Pemprov yang melibatkan berbagai pihak.
Fungsi tim ini nantinya mendukung kerja pansus DPRD dan penyelidikan yang dilakukan jajaran kepolisian dari Polda Kaltim. Tim ini akan melibatkan instansi-instansi terkait termasuk LSM.
“Jadi nantinya hasil kerja masing-masing tim, baik dari pansus DPRD, kepolisian, dan tim khusus ini akan saling mendukung. Saya berjanji dalam waktu tidak terlalu lama, kasus ini akan bisa diselesaikan,” sebutnya.
Pansus sendiri telah menyusun rekomendasi-rekomendasi terkait penanganan kasus yang telah menjadi isu nasional ini. Salah satunya rekomendasi untuk menindak tegas pengusaha-pengusaha tambang yang mengabaikan atau tidak melaksakanan kewajiban menutup lubang tambang. Pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab di suatu badan hukum tambang tersebut direkomendasikan untuk ditindak tegas.
“Ini juga yang diharapkan rombongan dari Jakarta. Namun belum diberitahukan karena belum final usulannya. Tapi hasilnya memang harus diumumkan karena merupakan pertanggungjawaban kami di pansus kepada masyarakat,” terang Jahidin yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kaltim ini.
Sebagai bentuk pencegahan, dia menyebut DPRD Kaltim melalui Komisi I akan melakukan penelitian untuk membuat rekomendasi perusahaan-perusahaan tambang mana saja yang selama ini bermasalah. Yaitu yang selama ini tidak menjalankan kewajiban dan hanya menghasilkan masalah atau bencana. Rekomendasi yang bisa diberikan yaitu agar perizinannya tidak diperpanjang lagi.
“Janganlah mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya, sementara bencananya ditimpakan kepada masyarakat Kaltim khususnya anak-anak Kaltim yang jadi korban. Jadi itu rekomendasi pansus,” tegasnya. (luk)
