BONTANG – Tahapan persiapan pemekaran wilayah Bontang terus dilakukan. Ada tujuh kelurahan baru yang akan dibentuk, yakni Bukit Sekatup, Loktuan Raya, Berebas Ulu, Telihan Indah, Nyerakat Lestari, Pesisir Lestari, dan Bukit Sintuk.
Untuk menunjang kinerja Tim 7, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 80 juta, terpotong Rp 120 juta akibat dilakukan rasionalisasi. Tim 7 beranggotakan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), ketua Karang Taruna, ketua Forum Rukun Tetangga (RT), dan ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sehat. Selain itu, ada Babinsa dan Babinkamtibmas. Mereka bertugas menetapkan nama kelurahan dan kecamatan yang dimekarkan, termasuk batas-batas wilayah.
Meski begitu, kinerja Tim 7 terkesan diragukan DPRD Bontang. Seperti yang dikatakan Muslimin, anggota Komisi I DPRD Bontang. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bontang ini menilai perlu adanya ketegasan dari pemkot. Menurutnya, penetapan wilayah harus lebih dulu melalui kajian akademis. Artinya, hasil kajian yang akan menjadi acuan. Dia menilai, jika itu lebih dulu dilakukan, tentu hasilnya lebih komprehensif, baik secara yuridis maupun sosiologis.
Sementara itu, Kasubbag PAKK, Bagian Pemerintahan Setkot Bontang yang juga Koordinator Teknis Tim Kerja Pemekaran Kelurahan Tingkat Kota Arif Supriyadi mengatakan, proses harus mengalir dari aspirasi masyarakat. Pada Perda Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan, proses pemekaran harus menggunakan sistem bottom-up.
Menurutnya, yang mesti digarisbawahi adalah urgensi pelaksanaan pemekaran, yakni demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Jadi, bukan kami yang menentukan nama sampai batas wilayahnya. Semua mereka (Tim 7) dan dipastikan tidak ada permainan. Nanti akan dilengkapi lewat kajian akademis yang dilakukan Fisipol Unmul,” tegasnya. (kpg)
