Pemkot Bontang Terancam Berutang ke Kontraktor

Rp 190 Miliar DAK Belum Ditransfer sejak Triwulan Ketiga

BONTANG –  Pemkot Bontang terancam mempunyai utang lagi ke kontraktor di awal tahun 2017. Pasalnya, pemerintah pusat belum mentrasfer Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil (DBH) di triwulan ke-3 dan triwulan ke-4 bulan 2016 ini.

Anggaran senilai hampir Rp 190 miliar itu semestinya digunakan untuk membayar kegiatan yang bersumber dari DAK.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Dikatakan dia, DAK triwulan ke-3 belum diterima hingga saat ini. Padahal ini sudah memasuki triwulan ke-4 di 2016.

Oleh karenanya, Neni meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih proaktif ke pemerintah pusat dan meminta hak Pemkot Bontang terhadap DBH dan DAK. “Kami berupaya maksimal sampai bulan Desember ini bolak balik ke sana (Pemerintah Pusat, Red). Minimal menelepon terus setiap hari,” jelas Neni saat ditemui beberapa waktu lalu.

Disebutkan Neni, Pemkot sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK. Mengenai hal itu, kemungkinan ada kegiatan yang belum bisa dibayarkan di bulan Desember 2016.

Sehingga upaya terus dilakukan agar pemerintah pusat mau mentransfer dana tersebut. Informasi yang dia peroleh, katanya akan masuk Rp 50-an miliar. “Tetapi belum masuk ke kas daerah. Ya, kami masih bilang katanya,” ujar Neni.

Lalu, mengenai kegiatan yang sudah berlangsung, apa kemungkinan menjadi utang bagi Pemkot seperti di awal tahun 2016? Neni menyatakan pihaknya akan mengupayakan membayarnya dengan menggunakan uang yang ada. Bahkan, akan membintangi kegiatan yang ada dan akan digugurkan.

“Kami akan lebih mengutamakan kewajiban kami untuk membayar kegiatan yang sudah selesai, meskipun itu kesalahan pemerintah pusat dan bukan kesalahan Pemkot Bontang,” terangnya.

Tak hanya persoalan DAK serta DBH yang belum ditransfer. Neni juga mengatakan pihaknya dibebani lagi dengan datangnya ‘surat cinta’ dari Gubernur Provinsi Kaltim yang meminta segala keperluan urusan SLTA agar ditanggung oleh pemerintah daerah. Pasalnya, pemerintah belum siap untuk membiayai urusan SLTA, baik itu gaji guru dan lainnya.

“Saya lihat itu semuanya, mulai dari gaji guru dan TPP, tetapi nanti saya lihat lagi secara detail suratnya. Karena itu semuanya, termasuk gaji terkait urusan SLTA oleh pemda, karena belum siap. Tetapi saya baca dulu suratnya,” pungkasnya.(mga)

Sumber: Bontang.prokal.co