bontangpost.id – Transportasi publik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan dibekali kendaraan modern, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan menghubungkan koridor-koridor utama kota. Untuk mewujudkan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang menyiapkan lima paket studi perencanaan yang menelan anggaran negara senilai Rp 5,427 miliar.
Terdiri dari, penyusunan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) IKN oleh Direktorat Lalu Lintas Kemenhub senilai Rp 1,202 miliar. Penyusunan masterplan dan detail engineering design (DED) terminal tipe A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN senilai Rp 1,095 miliar. Kemudian, studi kelayakan atau feasibility study fasilitas pendukung dan integrasi moda IKN senilai Rp 1,5 miliar. Dua kegiatan tersebut, dilaksanakan Direktorat Prasarana Kemenhub.
Paket kegiatan lainnya, meliputi penyusunan desain intelligent transport system (ITS) sebesar Rp 800,4 juta, serta studi penerapan sarana dan prasarana transportasi darat ramah lingkungan KIPP senilai Rp 830 juta. Dua paket kegiatan itu dikerjakan Sekretaris Direktorat Jenderal (Setditjen) Perhubungan Darat Kemenhub. “Sementara moda transportasi tidak bermotor didorong untuk perjalanan first last mile yang umumnya pendek. Jarak antar-halte maksimal 400 meter,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, pekan lalu.
Dia melanjutkan, jenis transportasi darat yang diusulkan antara lain autonomous minibus pada kompleks istana negara dan kementerian. Lalu, metro atau light rail transit (LRT) untuk transportasi antarkota, autonomous bus rapid transit (BRT) pada koridor kebangsaan, dan airport connection yang menghubungkan bandara dengan pusat pemerintahan. Bakal disediakan pula moda transportasi sungai, danau, dan penyeberangan bus tanah air (amphibian bus) dan urban water shuttle bertenaga surya.
“Transportasi sungai, danau, dan penyeberangan ini bertujuan untuk memberikan alternatif perjalanan dari dan menuju KIPP, KI (kawasan inti) IKN, dan KSN (kawasan strategis nasional) IKN, serta Balikpapan,” terang dia. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebelumnya menyampaikan, instansinya telah menyampaikan kebutuhan penambahan anggaran persiapan dan pembangunan sektor transportasi IKN tahun 2022 kepada Menteri Keuangan dan kepala Bappenas. “Total kebutuhan pendanaannya mencapai Rp 582,6 miliar untuk tahun 2022,” katanya.
Budi melanjutkan, dengan terbatasnya ruang fiskal pendanaan oleh APBN, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta/badan usaha, dan masyarakat, untuk turut berperan membangun sektor transportasi IKN melalui skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). “Untuk mendukung pembangunan di kawasan IKN, kami telah siapkan konsep smart city, smart mobility,” kata pria berkacamata ini. Lanjut dia, sistem transportasi yang akan dikembangkan di IKN merupakan transportasi udara, melalui pengembangan bandara yang mengusung konsep aerotropolis yang cerdas, terintegrasi, dan memerhatikan etika lingkungan.
Adapun pada sektor transportasi laut, akan dikembangkan penggunaan kapal autonomous untuk kapal penumpang maupun barang. Konsep smart port dan traffic separation scheme (TSS). Selanjutnya, di sektor transportasi darat akan dikembangkan fasilitas pejalan kaki, sepeda, kendaraan listrik berbasis baterai, dan kendaraan autonomous untuk angkutan bus.
Dalam diskusi daring belum lama ini, Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menuturkan, berdasarkan asumsi, awal semester II 2022 pembangunan IKN Nusantara sudah harus dimulai. Pihaknya sudah siap dengan beberapa desain dasar (basic design) infrastruktur dasar, termasuk kawasan permukiman. Jika nanti sudah ada kejelasan anggaran, pembangunan fisik bisa mulai dilakukan. Tentu dengan skema-skema pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
Jika merujuk skema pengadaan barang dan jasa yang ada saat ini, setidaknya diperlukan waktu 50 hingga 60 hari sebelum pekerjaan dimulai. Itu pun, kata Imam, lelang baru bisa dilakukan jika sudah ada kepastian alokasi anggaran tersebut. ”Apakah (anggaran) ada di kementerian mana atau di badan otorita,” ucapnya.
Paralel dengan proses lelang, pembebasan lahan juga saat ini terus berlangsung. Kawasan awal IKN sebagian berada di kawasan hutan tanaman industri (HTI). Itu memudahkan pemerintah melakukan pengalihan untuk kepentingan pembangunan IKN. ”Dengan dasar-dasar tersebut, sambil menyiapkan basic design yang lain, prioritas bisa selesai 2024. Tentunya lebih cepat lebih baik,” ujar Imam. (riz/k15)
