Program pemerintahan juga menjadi salah satu isu dalam debat capres 30 Maret mendatang. Pasangan Jokowi-Ma’ruf berjanji melanjutkan reformasi birokrasi yang sudah dijalani. Sementara itu, Prabowo-Sandi akan memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan saat ini.
—
BAGI Jokowi, isu tentang pemerintahan tentu bukan hal yang baru. Sebab, capres petahana itu telah 4,5 tahun memimpin negara. Bahkan, Jokowi pernah menjadi orang nomor satu di level pemerintahan provinsi maupun kota.
”Jokowi dari awal berkomitmen membangun pemerintahan yang good government, transparan, bebas korupsi, dan efektif melayani masyarakat,” ujar Maman Imanulhaq, anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, kemarin.
Karena itu, program yang disiapkan ke depan adalah melanjutkan sekaligus menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan. Misalnya reformasi birokrasi. Maman menjelaskan, program itu akan diimplementasikan melalui pelayanan yang efisien kepada masyarakat. ”Mengurangi mata rantai pelayanan yang menyulitkan masyarakat. Dan itu dimulai di tiap-tiap kementerian,” katanya.
Program yang juga akan dilanjutkan adalah peningkatan kualitas aparatur negara, termasuk sistem maupun kedisiplinan. Jokowi-Ma’ruf juga akan memastikan publik mendapat ruang untuk melakukan pengawasan sekaligus melaporkan penyimpangan di birokrasi.
Di sisi lain, pemerintahan Prabowo-Sandi berjanji memperbaiki sejumlah persoalan mendasar yang terjadi di pemerintahan saat ini. Sudirman Said, direktur Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, mencontohkan janji Sandiaga Uno saat debat cawapres 17 Maret Lalu. Yakni, birokrasi dan pelayanan yang efisien melalui kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
”Tentu butuh waktu. Tapi, sebetulnya bujet yang pernah dialokasikan jauh lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk membuat KTP itu betul-betul berfungsi maksimal,” ucapnya.
Menurut Sudirman, program e-KTP memiliki tujuan yang bagus. Namun, dalam pelaksanaannya, pengadaan e-KTP justru memunculkan praktik korupsi. Karena itu, diperlukan pembenahan dari sisi manajemen dan SDM agar e-KTP bisa berfungsi optimal. ”Sebetulnya desainnya sudah sangat bagus, ada cip di dalamnya dan memuat seluruh data yang dibutuhkan. Ini tinggal pelaksanaannya diurus oleh orang-orang yang baik, yang amanah. Jangan dikorupsi,” ujar mantan menteri ESDM itu.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Viva Yoga Mauladi menambahkan, pemerintahan Prabowo-Sandi juga akan memaksimalkan peran sebagai abdi negara. Dalam arti, siapa pun yang menjabat bersama Prabowo-Sandi harus siap menerima kritik. ”Pemerintahan Prabowo-Sandi ke depan adalah yang kuat, bersih, berwibawa, dan bisa dikritik,” ungkapnya.
Menurut Viva, jika ada masalah terkait tata kelola pemerintahan, Prabowo-Sandi siap melakukan evaluasi. Bila ada kritik dan koreksi dari masyarakat maupun kelompok intelektual, Prabowo-Sandi akan siap menerima. ”Kami tidak akan melakukan intimidasi kepada pengkritik. Esensi pemerintahan itu, selain dari, oleh, dan untuk rakyat, juga harus dimiliki rakyat,” tegasnya. (far/bay/c17/fat/jpg)
