Pemkot Bontang bakal memberikan paket kuota internet gratis bagi pelajar SD hingga SMA.
bontangpost.id -Jatah kuota gratis untuk pelajar tak bisa digunakan seenaknya. Pemkot Bontang telah berkoordinasi dengan pihak provider agar paket hanya untuk pembelajaran via video telekonferensi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Akhmad Suharto mengatakan, isi paket berjumlah 8 gigabyte. Dengan harga paket kuota yakni Rp 21 ribu per pelajar. Volume itu digunakan dengan durasi satu bulan.
“Jadi, ini tidak bisa digunakan untuk browsing. Tetapi hanya fitur video telekonferensi melalui CloudX,” kata pria yang akrab disapa Harto ini.
Awalnya, Disdikbud ditawari paket 7 gigabyte browsing dan 1 gigabyte untuk fitur video telekonferensi. Akan tetapi, dinilai paket itu kurang tepat sasaran. Sebab, kebutuhan pembelajaran video telekonferensi dipandang menguras kuota lebih besar.
Kini Disdikbud masih mempertajam usulan penawaran ini. Nantinya kesepakatan akan tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan provider.
“Mudah-mudahan cepat ada tindak lanjutnya,” ucapnya.
Diprediksi bantuan skema pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini diberikan awal Agustus. Bersumber dari APBD Bontang. Bantuan ini diberikan kepada pelajar yang memiliki gawai.
“Jadi per bulan diberikannya,” sebut dia.
Berdasar hasil inventarisasi sementara Disdikbud, tercatat 22.762 pelajar dominan mendapatkan pembelajaran lewat daring selama ini. Dari total 27.424 siswa SD dan SMP di Kota Taman, baik sekolah negeri maupun swasta.
Jika dikalkulasi pelajar yang terbiasa daring dikalikan harga paket ditemukan angka Rp 478.002.000. Jumlah ini merupakan minimal anggaran yang harus disiapkan Pemkot Bontang.
“Dibutuhkan data yang akurat siapa pelajar yang mempunyai smartphone atau tidak agar bantuan ini tepat sasaran,” ujar dia.
Tiap bulan Disdikbud bakal melakukan evaluasi. Terutama menyangkut kebutuhan volume kuota maupun permasalahan teknis supaya menjadi acuan dalam penganggaran bulan ke depannya. Harto menyebut, kendala pasti ada. Pasalnya ini merupakan program baru.
“Setelah satu bulan, pasti ada data angka rata-rata kebutuhan itu bisa dijadikan referensi Disdikbud. Memang volume itu pasti belum cukup untuk satu bulan,” jelasnya. (*/ak/far/k16/kpg)
