BONTANG – Kenaikan atau penyesuaian tarif PDAM Tirta Taman akhirnya ditinjau ulang oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Kenaikan bakal dikoreksi tidak mencapai 100 persen dan hanya golongan tertentu. Neni Moerniaeni juga meminta warga untuk menghemat penggunaan air, mengingat sumber air bawah tanah semakin berkurang.
“Saya minta Direktur PDAM meninjau kembali kenaikan tarif. Tetap ada kenaikan tetapi tidak 100 persen,” tegas Neni saat menggelar jumpa pers di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota, Minggu (7/5) sore kemarin.
Instruksi Wali Kota untuk melakukan peninjauan ulang kenaikan tarif ini menyusul banyaknya reaksi dari warga terkait kenaikan tarif air PDAM Tirta Taman. Neni juga mengumpulkan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Lurah untuk mendengarkan presentasi dari Direktur PDAM Suramin atas penerapan penyesuaian tarif yang sudah dilakukan di bulan Mei ini.
Dijelaskan Neni, selama ini pemerintah telah melakukan penyertaan modal berupa pembangunan Water Treatment Plant (WTP) dan tidak ada subsidi operasional. Namun demikian, pihaknya akan mengupayakan dan menyisihkan anggaran untuk subsidi operasional dari APBD Bontang. “Jadi selama ini kita pandai membangun (WTP, Red.) tetapi tak punya biaya untuk pemeliharaan,” ujarnya.
Neni juga merasa miris ketika melihat kondisi WTP, pipanya hanya ditutup dengan karet. Belum lagi sumber air yang semakin sedikit. Neni juga melihat sumur yang berada di Jalan Bhayangkara serta di kawasan Den Arhanud Rudal sudah tidak ada airnya. Hanya tersisa lumpur dan zat besi. “Kalau kita boros menggunakan air, sementara air bawah tanah sudah tidak tersedia, mau kemana lagi kita mencari air? Kalau desalinasi (proses pengolahan air laut menjadi air tawar , Red.) lebih mahal biayanya,” ungkapnya.
Jadi, lanjut dia, PDAM Bontang sudah termasuk tidak sehat. Namun, ia mengaku harus mendengar jeritan suara rakyatnya. Maka, ia pun harus bergerak cepat mengumpulkan semua kepala OPD untuk mendengarkan presentasi dan menyisihkan dana untuk biaya operasional. “Tarif tetap naik, tetapi tidak langsung melonjak. PDAM saya minta mengoreksi jika kenaikan berkali lipat. Ini demi keberlanjutan,” tegasnya.
Menurutnya, sesuai standar rumah tangga menggunakan air bersih sebanyak 10-15 meter kubik per bulan. Kalau lebih dari itu, dikhawatirkan ada kebocoran pipa. Jadi Neni meminta masyarakat lebih berhemat. Jangan mencuci mobil menggunakan air PDAM, karena semua harus memikirkan untuk anak cucu ke depan. “Jika kemarin kenaikan bisa menyentuh 100 persen, maka ini 60 persennya. Tergantung golongan. Tarif di Bontang sebenarnya jauh lebih murah,” ujarnya.
Terkait nilai bantuan untuk biaya operasional PDAM, Neni belum bisa menentukan. Pasalnya perlu ada persetujuan dari DPRD Bontang. “Kenaikan ini juga sebenarnya sebagai edukasi buat masyarakat untuk menyayangi bumi. Sebagai kepala daerah, apakah akan membiarkan masyarakatnya tidak menyayangi bumi. Karena kondisi alam sudah banyak dirusak,” tuturnya.
Disinggung mengenai rencana aksi damai masyarakat yang menolak kenaikan tarif air PDAM pada Senin (8/5) hari ini, Neni menyatakan hal itu bagus saja. Masyarakat menyampaikan aspirasi itu sah-sah saja. Yang terpenting, jangan berbuat makar atau merusak. “Kalau ingin bertemu saya silakan ke kantor. Demo ini kan ingin penyesuaian tarif normal. Tapi kalau sudah dijelaskan tetapi masih demo, berarti ada indikasi lainnya,” pungkas Neni.
POLRES TURUNKAN 250 PERSONEL
Sementara itu, untuk mengamankan aksi demo Senin (8/5) hari ini, Polres Bontang telah menyiapkan personel keamanannya yang terdiri dari berbagai satuan tugas. Kapolres Bontang AKBP Andy Ervyn mengatakan, jumlah yang diturunkan sebanyak 250 persenel. Berupa pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup.
Namun begitu, menurut Kapolres, titik demo di rumah jabatan (rujab) Wali Kota dinilai kurang tepat. Hal ini lantaran pusat pemerintahan di Bontang Lestari. Sehingga seharusnya aksi demo dilakukan di sana. “Kalau di rujab tidak sesuai objek yang dituju. Seharusnya di kantor PDAM dan kantor Pemkot. Apalagi, di Bontang Lestari juga ada kantor DPRD,” sebutnya. Namun begitu, Kapolres tetap berharap pelaksanaan aksi bisa berjalan dengan tertib, tidak anarkis, dan keamanan peserta demo juga terjaga. (mga/bbg)
