bontangpost.id – Warga Kota Taman yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di RS Taman Sehat harus bersabar. Mengingat sejauh ini beberapa sarana penunjang belum dilengkapi oleh fasilitas kesehatan tersebut. Terkait pengadaan, Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati mengatakan skemanya menunggu hasil konsultasi publik.
“Minggu depan konsultasi publik dari situ akan kami tentukan terkait penganggarannya,” kata pejabat yang akrab disapa Iin ini.
Menurutnya pada konsultasi publik, Pemkot akan menentukan mana program strategis yang harus tangani terlebih dahulu. Menyesuaikan dengan ketersediaan kas daerah. Ia membenarkan ada tiga opsi yang bisa diambil untuk memperlengkapi sarana penunjang RS tipe D tersebut. Mulai dari pergeseran anggaran tahun ini, APBD Perubahan, atau APBD tahun depan.
“Dari situ kami akan mengambil kebijakan berdasarkan program strategis itu,” ucapnya.
Ia menyadari bahwa kehadiran RS Tipe D membantu masyarakat. Mengingat skema rujukan saat ini bersifat berjenjang. Dari klinik pertama harus menuju ke rumah sakit tipe C dan D terlebih dahulu. Sementara RSUD Taman Husada berstatus tipe B.
Sebelumnya Kepala Diskes drg Toetoek Pribadi Ekowati belum bisa menargetkan kapan RS Tipe D mulai melayani pasien. Mengingat beberapa ketentuan wajib dipenuhi terlebih dahulu. Terkhusus berkaitan dengan apa yang menjadi syarat izin operasional sebuah rumah sakit. Supaya dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standart.
“Ini berkaitan sarana prasarana termasuk alkes, SDM, hingga administrasi RS. Itu harus dipenuhi dulu jadi tidak semudah langsung bisa mengoperasionalkan,” kata drg Toetoek.
Setelah itu terpenuhi baru bisa rumah sakit itu mulai difungsikan. Sehingga butuh ketersediaan anggaran dan dukungan kebijakan dari kepala daerah. Ia pun belum bisa menjawab kapan bangunan ini mulai membuka pelayanan kesehatan. Namun terpenting ialah adanya progres. Sesuai arahan dari BPKP. Tahun ini dipastikan progres dimulai dari rencana pembebasan lahan parkir di samping bangunan.
“Diskes akan meminta petunjuk dari kepala daerah sehubungan hasil LO. Mengenai appraisal kemungkinan di pergeseran anggaran. Setelah itu pembebasan ditargetkan masuk APBD perubahan tahun ini,” ucapnya.
Sehubungan dengan pengadaan alat kesehatan (alkes) diprediksi membutuhkan anggaran miliaran rupiah. Skemanya bisa di APBD perubahan atau APBD tahun depan. Ia pun belum bisa membeberkan apakah pengadaan ini dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Sebab itu berkaitan dengan ketersediaan kas daerah. (ak)
