BONTANG – Tingkat partisipasi pemilih baik di Bontang maupun di Kaltim terbilang cukup rendah. Masyarakat yang menggunakan hak pilih diketahui hanya sekira 59 sampai 60 persen. Banyaknya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih (golput) tersebut, rupanya membuat negara rugi sekira Rp 40 miliar.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Kaltim Rudiansyah, di Hotel Oaktree Bontang. Dikatakan dia, biaya atau anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 mencapai Rp 300 miliar lebih. “Jika banyak yang golput, maka sekira Rp 40 miliar kerugiannya atau anggaran yang mubazir,” jelas Rudiansyah saat menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Kaltim Tahun 2018 Tingkat Kota Bontang, Rabu (5/7) kemarin.
Kata dia, petugas dari KPU baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota telah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Sehingga, ketika KPU sebagai penyelenggara mampu memfasilitasi dari mulai menyediakan waktu, tenaga, dan biaya, maka seharusnya yang harus dievaluasi bukan hanya di penyelenggara. “Apakah masih layak penyelenggara disalahkan karena banyaknya golput? Hal itu tentu membuktikan tidak adanya simpati terhadap kerelaan setiap petugas kami untuk meluangkan waktu dan tenaganya,” terang dia.
Jadi lanjut dia, terkait banyaknya masyarakat yang golput, tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama dan evaluasi semua. Dan harus dicari tahu faktor apa yang membuat masyarakat tidak peduli terhadap pemilu. “Ini tentu menjadi tantangan kita bersama, baik KPU, Bawaslu, partai politik, juga seluruh elemen masyarakat untuk mampu membuka masyarakat dan bertanggung jawab terhadap hak pilih yang sudah didapatkannya,” ujarnya.
Dari data hasil rekapitulasi, DPT Bontang sebanyak 114.111. Sementara suara sah hasil pemungutan suara sebanyak 65.266 ditambah suara tidak sah sebanyak 1.362. Total hak suara yang diberikan hanya 66.628 dan yang golput sebanyak 47.483. (mga)
