Syahrun: Bukan Kami Tidak Peduli, Tapi Bertahap
SAMARINDA – Kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan daerah pelosok, diakui Ketua DPRD Kaltim M Syahrun sebagai pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan jajarannya bersama pemerintah. Terlebih, dengan terus anjloknya APBD Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. Serta banyaknya proyek skala besar yang sudah terlanjur dijalankan pemerintah. Salah satunya pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda.
“Hasil reses yang kami lakukan selalu kami usulkan di RKPJ pemerintah. Namun selalu terbentur oleh kewajiban-kewajiban (pembiayaan proyek multi years, Red) pemerintah,” kata pria yang karib disapa H Alung saat disambangi Metro Samarinda di ruang kerjanya di DPRD Kaltim, Rabu (9/8) lalu.
Meski demikian, Syahrun mengaku tetap memperjuangkan usulan pembangunan yang dibawa para wakil rakyat yang dia pimpin seperti dari Kutim, Berau, Kubar, dan beberapa daerah lain. Dia mengusulkan, supaya pembangunan di pelosok bisa maksimal, ada baiknya pemerintah kabupaten memaksimalkan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang sudah digelontorkan selama ini.
“Kalau kedua alokasi anggaran itu bisa dimaksimal lagi, saya kira pembangunan di desa bisa digenjot lagi. Kalaupun ada kebutuhan anggaran dalam skala besar, biarlah kami yang memperjuangkannya,” tuturnya.
Selain itu, Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim- telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah pelosok. Seperti jalan, listrtik, dan air. Selain bermanfaat bagi masyarakat, ketersediaan tiga aspek itu akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah.
“Saya kira, kalau kebutuhan dasar itu sudah bisa ditangani pemerintah. Maka investor pasti bersedia berinvestasi. Ini yang akan kami perjuangkan ke pemerintah lewat kewenangan yang kami miliki,” ujarnya.
Namun demikian, politisi Partai Golkar Kaltim ini meminta masyarakat dapat bersabar dan memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini. “Pembangunan jalan tol itu menyerap APBD dan APBN. Kita berharap dengan dibangunnya jalan itu Kaltim mendapatkan pengakuan secara nasional. Bila proyek itu selesai, tinggal kita tunggu investasi ke daerah,” ucapnya.
Menurutnya, jika proyek Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,35 kilometer selesai awal 2019 mendatang, maka beban APBD Kaltim akan berkurang. Selanjutnya tinggal bagaimana Pemprov Kaltim menarik lagi investor dan dukungan pusat dalam membangun jalan Tol Samarinda-Bontang.
“Setelah itu, pembangunan bisa dilanjutkan ke kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kabupaten Kutim. Jika investor sudah menanamkan modal, maka kita tinggal memetik hasilnya,” jelasnya.
Harus dipahami masyarakat, kata Syahrun, kebijakan pemprov menggelontorkan dana dalam skala besar, baik untuk membangun jalan tol dan infrastruktur lainnya tidak bisa langsung dipetik dalam waktu dekat. “Selama lima tahun terakhir kita memang habis-habisan membangun infrastruktur. Tapi ke depan akan bisa dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok daerah,” sebutnya.
Dia berharap, para investor yang sudah meneken kontrak pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda bisa membantu pemerintah melanjutkan pembangunan jalan Tol Samarinda-Bontang, hingga ke KEK MBTK. “Kami sudah menyetujui sebelumnya ada dua proyek multi years di KEK MBTK. Yakni jaringan listrik dan Sistem Irigasi Air Minun (SPAM). Ya, tinggal bagaimana investor melanjutkan pembangunan di situ nantinya,” bebernya.
Diakuinya, APBD Kaltim dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Dari yang semula mencapai Rp 15 triliun, turun ke Rp 13 tirilun, hingga di angka Rp 9 triliun. Apalagi dengan adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH). Karena itu, langkah yang bisa dilakukan pemerintah yakni meminta dana alokasi khusus (DAK) ditingkatkan.
“DAK selama ini selalu ada peningkatan. Nah, pemerintah harus mengejar itu, kalau mau pembangunan di daerah tetap berjalan lancar. Kami dari legislatif bersedia untuk sama-sama menghadap ke pemerintah pusat,” pungkasnya. (drh)
