BONTANGPOST.ID, IKN – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan tidak menjadi prioritas di awal Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pasalnya, presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober ini, akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam sisi pemerintahannya sendiri.
Sebab Kementerian Keuangan menyatakan terjadi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Walaupun dinyatakan angka tersebut masih sesuai dengan rancangan APBN, tetapi perlu diperhatikan bahwa hal ini berdampak pada ruang fiskal pemerintah.
Dia pun memperkirakan hingga akhir tahun, kemampuan pemerintah dalam mendongkrak ekonomi nasional cenderung rendah.
Di mana dana yang bisa diotak-atik lebih sedikit, karena sudah ada alokasinya. Dan sisanya akan lebih kecil lagi karena ada janji-janji politik yang sudah disampaikan oleh pemerintahan lalu maupun nanti dari pemerintahan baru.
“Jika pemerintah misalnya akan melanjutkan pembangunan IKN maka tentu butuh anggaran lagi. Belum lagi program baru pemerintah, seperti makan bergizi gratis yang juga membutuhkan anggaran besar,” kata Akhmad Akbar Susamto di laman ugm.ac.id.
Sedangkan dari sisi moneter, dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini memaparkan kondisi dan fakta lain yang dihadapi Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Di mana salah satu strategi Bank Indonesia (BI) dalam mempertahankan ekonomi nasional adalah menetapkan suku bunga tinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Kebijakan ini dilakukan dengan mengacu pada kebijakan The Federal Reserve System (Fed) yang juga meningkatkan suku bunga sebagai respons atas inflasi di Amerika Serikat.
Kemudian suku bunga Amerika turun sebesar 0,5 persen, tapi BI tetap mempertahankan suku bunga di angka 6 persen.
Strategi ini dilakukan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah. “Kemampuan sektor moneter dalam mendukung perekonomian nasional itu juga rendah sebenarnya. Segi moneter ini juga tidak bisa bergerak bebas, karena banyak bergantung pada kebijakan inflasi luar negeri,” jelas Akhmad Akbar Susamto.
Oleh karena itu, menurut Akhmad Akbar Sukamto untuk kebijakan fiskal maupun moneter, menurutnya, pemerintah nantinya mengalami kesulitan karena ruang gerak ekonomi yang sempit.
Pertumbuhan ke depan mungkin cenderung stabil, tapi tidak bisa secara progresif meningkat.
Akhmad menyarankan pemerintahan yang baru sebaiknya fokus memperbaiki ketahanan ekonomi.
Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah selain dari sisi ekonomi, yakni memperbaiki sistem reward dan punishment.
Ia menyebutnya kondisi ekonomi sekarang ibarat masyarakat salah insentif. “Ada kondisi di mana seseorang yang baik justru dihukum, dan yang buruk justru diberikan reward. Kondisi ini mengacu pada banyak fenomena yang menghambat masyarakat untuk berkembang,” katanya.
Akhmad mengambil contoh industri kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia.
Berbagai isu sosial dan lingkungan muncul pada industri ini, sehingga tidak banyak pihak yang mau bekerja sama di dalamnya.
“Ini bisa diatasi dengan penegakan hukum. Jika pemerintah bisa memperkuat penegakkan hukum, maka bisa jadi masyarakat nantinya bisa tergerak untuk maju bersama,” tuturnya.
Meski demikian, menurutnya menjelang pergantian pemerintahan, kondisi ekonomi nasional bisa dibilang tidak terlalu buruk.
Karena masih mampu mempertahankan pertumbuhan di angka 5 persen, namun menghadapi tantangan dari sisi ketahanan ekonomi.
Pasalnya pasca pandemi, jumlah pekerja sektor informal jauh lebih besar, yakni 84,13 juta orang atau setara dengan 59,17 persen dari total pekerja.
“Jadi kondisi ketenagakerjaan kita belum pulih sepenuhnya, tapi orang butuh makan. Jadi apa saja dikerjakan, serabutan begitu. Maka tidak heran kalau sektor informal meningkat,” pungkas dia. (*)
