SANGATTA – Politik Uang saat Pemilihan Umum (Pemilu) sulit dihindarkan. Ini seakan menjadi budaya. Karenanya, praktik haram tersebut wajib dicegah. Untuk itu, Panwaslu sebagai wajib mengawasi hal ini.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengawas untuk meminimalisir terjadinya kecurangan tersebut. Salah satunya ialah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak yang terkait. Koordinasi tersebut dimaksud agar dapat membantu dalam mencegah semua potensi kecurangan saat pemilu. Salah satu fokusnya ialah politik uang.
Masyarakat diminta untuk tidak terjebak saat adanya tawaran sogokan dari beberapa oknum calon yang akan berkompetisi. Masyarakat wajib kuat dan menolak tawaran tersebut.
Ini semua untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Pasalnya, masyarakat itu pula yang menjadi penentu kesejahteraan. Jika salah dalam memilih pemimpin, maka akan berimbas fatal ke depan. Untuk itu, hindarilah suap yang dijanjikan oleh oknum politik.
“Kami minta semua pihak terlibat untuk menangkal politik uang. Kenapa politik uang, karena ini yang menjadi masalah terbesar saat ini,” ujar Ketua Panwas Andi Yusri saat membuka rapat kordinasi bersama stakeholder.
Langkah kedua ialah melakukan sosialisasi pemilu kepada seluruh parpol. Langkah ini dimaksud untuk memberikan gambaran agar tidak terlibat dalam praktik curang.
Karena ada konsekuensi yang akan diterima. Selain akan memperburuk citra partai, juga terdapat sanksi pidana yang akan mengintai.
“Jalinan komunikasi dengan parpol juga sangat diperlukan. Sehingga semua mengetahui dan menghindari hal tersebut. Kita semua mau pemilu nanti bisa bersinergi untuk berkeadilan,” jelas Yusri.
Terakhir ialah mengawal pemilu pada saat hari H. Baik pada saat pilgub, pileg maupun pilpres. Karena momen itulah oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan serangan fajar. Diwaktu itu pula panwas mengerahkan kekuatan. Mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
“Jadi kami kerja ekstra pada saat hari pemilihan. Ini yang menjadi perhatian lebih kami. Tetapi jauh sebelumnya dan mulai hari ini kami sudah memberikan informasi kepada masyarakat, parpol dan pihak yang terkait untuk mengawal pemilu adil, bersih, dan jujur,” kata Andi.
Sementara itu, Wakil Bupati Kutim saat memberikan sambutan meminta kepada yang terkait untuk mengawasi masalah daftar pemilih. Karena ini yang paling banyak bermasalah.
“Jadi ke depan daftar pemilih harus seragam. Karena ini yang paling banyak bermasalah. Ke depan juga harus menggunakan KTP el saat memilih. Ini salah satu solusi,” kata Kasmidi.
Ia juga berpesan, panwas selalu siap siaga saat pemilu mendatang. Tidak pandang bulu. Siapa salah wajib ditindak. Apapun jabatannya. Di situlah taring panwas diuji.
“Panwas merupakan pedang untuk pengadilan. Karenanya tegakkan aturan. Jangan takut, karena jika berada di jalan benar pasti akan dibela dan selalu menang,” pesannya. (dy)
