Aturan Ojek Ditargetkan Keluar Maret

JAKARTA – Presiden Joko Widodo kemarin (12/1) menemui ribuan driver angkutan online di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dia menyinggung mengenai regulasi ojek motor online yang tengah digodog oleh Kementerian Perhubungan.

”Di mana pun, teknologi selalu lebih cepat dari aturan,” katanya. Aturan mengenai ojek online memang belum ada. Secara undang-undang lalu lintas, motor dilarang digunakan sebagai angkutan umum. Meski demikian Jokowi ingin ada aturan tersebut.

Menurutnya dengan adanya payung hukum akan melindungi konsumen dan pengemudi. Diharapkan setelah tidak akan ada lagi masalah mengenai angkutan motor ini.

Selama ini yang kerap dikeluhan adalah tarif, suspend, dan keselamatan pengendara. Untuk mengatasi hal ini, Kemenhub telah melakukan pertemuan dengan aplikator maupun pengemudi ojek online.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi pada 8 dan 10 Januari telah melakukan rapat dengan Tim 10 yang terdiri dari kelompok pengemudi ojek online. ”Pemerintah sudah cukup serius membuat pedoman bisnis bagi ojek online ini,” kata Budi kemarin.

Budi mengatakan bahwa Pemerintah masih terbuka terhadap banyaknya masukan untuk penyusunan regulasi baru tersebut. Pihaknya telah membuat draft. Namun hal itu masih bisa diubah. ”Tidak serta merta dijadikan norma atau bahkan referensi,” ucapnya.

Lebih lanjut Dirjen Budi mengajak kepada para pengemudi ojek online untuk bisa menciptakan suasana yang baik dan kondusif. Sehingga tidak perlu melakukan unjuk rasa karena menurutnya pemerintah sudah menjamin akan menyelesaikan semuanya. ”Alokasi waktu yang diharapkan Bapak Menteri Perhubungan Maret nanti,” ucapnya.

Adanya rencana peraturan menteri yang mengatur ojek online disambut baik oleh pengemudi. Salah satunya adalah Mulyono, pengemudi go ride. Dia merasa lebih aman dengan adanya aturan tersebut. ”Untuk perlindungan,” ungkapnya.

Yang paling membuatnya sumringah adalah aturan tarif. Adanya aturan tarif batas atas dan bawah diharapkan dapat menambah kesejahteraan. Dia juga menyetujui adanya aturan soal keamanan. Hal ini dikarenakan bekerja di jalan penuh dengan risiko.

Chief of Public Policy and Goverment Relation Gojek Shinto Nugroho juga mendukung akan diterbitkannya aturan ojek online. Namun pihaknya masih melakukan dialog dengan pemerintah untuk beberapa hal. ”Kami hargai upaya pemerintah namun kuncinya adalah keberlangsungan,” ungkapnya. (jun/lyn/jpg)