bontangpost.id – Data penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) perlu dievaluasi, sebab dinilai tidak sesuai.
Hal itu sempat diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Rustam saat menyampaikan Raperda Kota Bontang terhadap perubahan APBD Tahun 2023. Ia menuturkan, banyak masyarakat yang sudah tidak layak mendapatkan PKH, namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan.
“Sementara masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan PKH, tetapi tidak terdata,” tuturnya.
Senada, Ketua Komisi III DPRD Kota Bontang Amir Tosina menyebut, selama ini banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, namun lepas dari program bantuan yang ada.
“Rancu sekali. Maka kami minta validitas data tersebut benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Menanggapi itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan, sesungguhnya pendataan dilakukan langsung oleh tim dari Kementerian Sosial dan saat melakukan survei, tidak melibatkan pemerintah kota.
Adapun pihaknya telah meminta kepada kementerian, terkait validasi data penerima bantuan PKH. “Saya juga sependapat, karena kenyataannya banyak yang tidak layak memperoleh justru terdata,” sambungnya.
Lebih lanjut, kata dia, ada sekitar 11 item bantuan dari pusat kepada daerah. Bahkan ada masyarakat yang dalam satu rumah mendapatkan bantuan, tetapi tetangga yang juga memiliki kondisi serupa tidak memperolehnya.
“Nah ini yang menjadi masalah, ketika penerima manfaat tidak sesuai,” ucapnya.
Jika demikian, ia pun mendorong dinas terkait untuk berkomunikasi dengan tim survei atau melakukan kunjungan ke kementerian.
“Tentu harus membawa data, untuk melakukan sinkronisasi dengan data yang dimiliki oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)
