SANGATTA – Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan Kementerian Sosial dan disalurkan oleh Dinas Sosial Kutai Timur (Dinsos Kutim) mulai berjalan. Program senilai Rp 20 miliar itu akan diberikan kepada 10.313 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se-Kutim.
Kepala Dinsos Kutim, Jamiathulkhair Daik membenarkan adanya program tersebut di Kutim. Menurutnya program tersebut diberlakukan untuk keluarga bertaraf hidup rendah.
“Penyaluran bantuan diberikan untuk kpm, semuanya mendapat pembagian hak yang sama. Dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup lebih baik,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/3) kemarin.
Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial (Bajamsos), Darto menambahkan, batuan yang disalurkan hanya diperbolehkan atas nama ibu rumah tangga dengan jumlah hampir dua juta rupiah. Menurutnya kebijakan tersebut sangat berdasar. Pasalnya dengan alasan pemenuhan kebutuhan.
“Kami sudah mendapat data KPM. Namun bantuan ini tidak diberikan kepada kepala keluarga. Melainkan disalurkan langsung kepada ibunya. Pasalnya seorang ibu dapat mengatur keuangan untuk kebutuhan rumah dengan baik. Jika memang tidak memiliki ibu, baru diperbolehkan atas nama bapak,” ujarnya.
Kebutuhan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Dengan adanya PKH, semua anak dalam keluarga wajib sekolah dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen. Selain itu ibu hamil dan balita diharuskan memeriksa kesehatannya secara berkala.
“Dana bantuan tersebut tidak dapat dipakai sembarangan. Ibu hamil harus memeriksakan kandungan minimal tiga kali, balita wajib posyandu perbulan, dan anak sekolah harus rajin dan aktif. Selain itu, dana tersebut juga diberikan untuk keluarga yang memiliki anak sebagai penyandang disabilitas,” jelasnya.
Koordinator PKH Kutim, Agustina memaparkan timnya dengan jumlah 52 orang membentuk kelompok pemantau. Hal tersebut berguna untuk mengawasi dan memberi penyuluhan kepada kpm setiap setelah pencairan bantuan dilaksanakan.
“Setiap selesai pencairan, kami memantau ke masing-masing kecamatan. Hal tersebut guna mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu, kami mengedukasi kepada kpm untuk menggunakan bantuan agar menjadi usaha. Supaya kedepannya tidak lagi bergantung pada bantuan,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan aturan penyaluran dana. Menurutnya uang tersebut diberi dengan empat tahapan. Tidak dapat diberikan secara menyeluruh. Dana yang disalurkan melalui bank Mandiri tersebut kerap kali mengalami kendala.
“Uang itu dibagi pertiga bulan. Yang mana pada tiga bulan pertama, kedua, dan ketiga sejumlah 500 ribu rupiah, kemudian bulan terakhir sekira 390 ribu rupiah. Namun dengan bank yang mengelola saat ini sedikit sulit diakses. Pasalnya beberapa kecamatan di pedalaman tidak ada fasilitas bank tersebut. Sehingga bank tersebut harus membawa uang tunai ke beberapa kecamatan itu,” paparnya.
Seorang warga penerima manfaat, Fitri mengakui program tersebut sangat membantu. Hanya saja minimnya informasi mengenai pencairan membuatnya merasa bingung. Dirinya mengaku menggunkan dana tersebut untuk kebutuhan sekolah anaknya yang masih duduk dibangku sekolah dasar dan sekolah menengah.
“Uang itu saya gunakan untuk beli seragam atau uang saku anak-anak. Namun saya sering bingung, uangnya sudah disalurkan atau belum. Rumah saya kan di Sangkima, jadi jika ingin mengetahui uangnya sudah ada apa belum harus dicek ke Sangatta. Cukup jauh rasa raya. Harapannya ada tanggal tetap,” ungakpnya. (*/la)
