SANGATTA – Segala upaya dilakukan pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dalam mewujudkan wajib pajak untuk seluruh perusahaan yang bergelut di daerahnya. Bahkan rencananya, Kutim akan memecahkan rekor MURI pembayaran pajak serentak 10 Oktober mendatang.

Namun nampaknya, mayoritas dari ratusan perusahaan yang ada, banyak yang tidak hadir dalam kegiatan perencanaan itu. Sehingga Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang menegaskan, akan memberi sanksi jika dalam pelaksanaan pembayaran pajak serentak, masih ada perusahaan yang tak datang.

“Banyak perusahaan tadi yang tidak hadir. Perlu undangan kedua untuk menghadirkan mereka. Terlebih perusahaan besar yang tidak datang, mengingat mereka memiliki pajak besar,” ujarnya saat diwawancarai usai membuka kegiatan.

Saat diabsen oleh wabup, hanya sedikit tingkat kehadiran perusahaan yang notabenenya sudah mendapat undangan. Berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, atau bidang lainnya yang tidak memenuhi permintaan datang.

“Ada sekira 300 perusahaan, yang terdiri dari 200 sektor perkebunan dan 100 dari sektor pertambangan dan perusahaan lain di sini, hanya masih minim yang ada kesadaran,” tandasnya.

Ia meminta pada seluruh perusahaan untuk membayar pajak bersamaan pada 10 Oktober 2018 mendatang. Menurutnya, jika pembayaran dilaksanakan sebelum, maka dapat ditunda terlebih dahulu. Namun jika melampaui batas tanggal yang ditentukan, maka dapat dipercepat.

“Biar bayar pajaknya ramai-ramai, bagaimanapun caranya harus di tanggal 10 bulan depan,” tandasnya.

Pasalnya, jika seluruhnya terkumpul, maka akan didapati anggaran yang besar. Diperkirakan Kutim bisa mendapat 100 milyar dalam satu hari. Tak tanggung-tanggung, ia akan langsung memberi sanksi untuk perusahaan yang tidak taat pajak.

“Bagi yang tidak hadir akan diberi teguran terlebih dahulu. Apalagi yang sudah diundang tidak datang, nanti akan diundang ulang,” pungkasnya.

Kasmidi menuturkan, pajak merupakan tanggung jawab kinerja, dimana itu menjadi kewajiban tanpa tolerir. Bahkan dirinya memerintahkan untuk pimpinan perusahaan yang langsung datang dan tidak diwakilkan.

“Jangan cuma kebunnya saja yang ada di Kutim, mencari rezeki di sini, tapi tidak mau datang dalam kegiatan seperti ini, padahal pajak untuk warga juga,” tandasnya.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut diadakan dengan salah satu tujuan untuk memberikan kado dalam HUT Kutim ke-19 pada 12 Oktober 2018 mendatang. Sehingga baginya satu tahun dirasa cukup dalam melakukan persiapan. (*/la)