Tuntut Kejelasan Dana BOS
SAMARINDA – Belum jelasnya anggaran untuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk sekolah-sekolah swasta di Kutai Timur (Kutim) terus dipertanyakan. Makanya, Kamis (16/3) para kepala sekolah dan guru dari sekolah-sekolah swasta di Kutim bakal turun dalam aksi damai yang digagas Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kaltim.
Sekretaris MKKS Kutim Akhmad Yamsi menuturkan, aksi damai ini merupakan buntut dari tidak diberikannya dana BOS Provinsi dan BOS Daerah kepada sekolah-sekolah swasta. Ditambah lagi dalam rapat mediasi MKKS Kaltim yang dilakukan Komisi IV DPRD Kaltim di Gedung DPRD Kaltim Selasa (14/3) kemarin, tidak dihadiri pejabat Pemprov yang berwenang.
“Karena itulah MKKS Kaltim menyepakati akan dilakukan aksi damai Kamis lusa (besok, Red.). Kami perwakilan dari Kutim akan ikut bersama teman-teman dari daerah-daerah lain di Kaltim untuk turun aksi,” kata Yamsi kepada Metro Samarinda (Bontang Post Group/Kaltim Post Group).
Dia menerangkan, ihwal aksi damai ini adalah pengalihan pengelolaan SMA/sederajat dari kabupaten/kota ke Pemprov Kaltim. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang ini, untuk penyaluran BOS dialihkan menjadi kewenangan Pemprov terhitung sejak tahun ini. Namun dalam praktiknya, dana BOS Provinsi hanya diberikan kepada sekolah negeri.
“Dana BOS beserta insentif hanya diberikan kepada sekolah negeri. Padahal sekolah swasta juga merupakan bagian dari anak negeri,” terangnya.
Sesuai kesepakatan dalam dalam rapat MKKS di ruang rapat DPRD Kaltim kemarin, disepakati aksi damai ini akan digelar besok hari sekira pukul 09.00 Wita. Aksi damai akan dimulai dari GOR Segiri, untuk kemudian bergerak ke Kantor Gubernur. Pihaknya berharap, dalam aksi damai ini para pejabat Pemprov Kaltim yang berwenang dalam penetapan kebijakan bisa ikut hadir khususnya Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak.
“Ada 14 sekolah swasta di Kutim yang akan terlibat dalam aksi ini. Sesuai arahan dari MKKS Kaltim, setiap sekolah nanti mengirimkan perwakilan minimal dua orang dalam aksi ini,” tambah Yamsi.
Sementara itu Suin Rudianto, Kepala SMK Swasta Muhammadiyah Sangatta Utara yang turut dalam rombongan mengatakan, mempertanyakan komitmen Gubernur Kaltim dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sepengetahuannya, gubernur adalah sosok yang begitu peduli terhadap pendidikan di Kaltim.
“Makanya kami menyesalkan hingga kini belum ada pernyataan dari gubernur mengenai nasib dana BOS untuk sekolah swasta,” kata Suin.
Dia sebenarnya tidak mempermasalahkan adanya peralihan pengelolaan sekolah dari kabupaten/kota ke provinsi. Bahkan dia berharap dengan dipindahkannya penyaluran BOS dari daerah ke provinsi, sekolah swasta bisa mendapatkan penambahan jumlah dana yang diberikan. Namun kenyataannya, hingga kini dana BOS untuk sekolah swasta belum juga cair.
“Selain itu, dana BOS daerah triwulan IV 2016 juga belum cair. Alasannya defisit. Sementara untuk BOS Provinsi dari notulen rapat pemerintah, hanya sekolah negeri yang mendapat BOS. Padahal kami ini sama-sama anak negeri,” tandasnya.
MKKS Kaltim yang terdiri dari perwakilan kepala-kepala sekolah se-Kaltim Selasa kemarin mendatangi Kantor DPRD Kaltim untuk mediasi dengan pihak Pemprov mempertanyakan kejelasan BOS untuk sekolah swasta. Namun karena rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV Zain Taufiqurrahman tersebut tidak dihadiri pejabat Pemprov berwenang, rombongan MKKS memutuskan walk-out dan menyepakati menggelar aksi damai besok. (luk)
