Bisa Tak Berjalan Jika Anggaran Nihil
SANGATTA – Pemkab Kutim membentuk puluhan Unit Pelaksana Teknis di tahun ini, ditotal dengan jumlah UPT sebelumnya, totalnya kini mencapai 196 unit. Salah satu konsekuensi dari pembentukan adalah penyediaan anggaran . Tanpa ditopang anggaran, kehadiran UPT dikhawatirkan sekadar formalitas.
Hal ini diakui Bupati Kutim Ismunandar saat memberikan sambutan di acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Kutim, di Gedung Serba Guna Kawasan Bukit Pelangi, Selasa (16/2) kemarin. Sebanyak 236 pejabat yang dilantik bupati, termasuk puluhan kepala UPT.
Ismunandar mengatakan, alasan pembentukan UPT ini dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan. Pasalnya, UPT merupakan penghubung langsung antara masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu contoh adalah pembentukan UPT PU yang bertugas untuk memperbaiki jalan rusak yang bersifat insidentil.
“Kalau ada jalan rusak, langsung ada penanganan cepat. Itulah fungsi UPT,” katanya.
“UPT ini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bisa dibilang petugas UPT itu perpanjangan tangan langsung Bupati dan Wakil Bupati,” sambung Ismu.
Di sisi lain, pembentukan UPT ini juga untuk memberikan ‘posisi’ kepada pegawai esselon III yang jabatan sebelumnya diambilalih provinsi.
“Memang banyak yang hilang, makanya kami perbanyak unit kerja dan unit pelayanan. Supaya semua terakoomodir, jadi mereka masih dapat tunjangan,” akunya.
Salah satu kendala yang dianggap dapat menghambat kinerja UPT adalah persoalan anggaran. Itu sebabnya Bupati meminta Sekretaris Pemkab Irawansyah yang juga sebagai Ketua Panitia Anggaran mengalokasikan dana bagi UPT.
“Kalau ada yang dananya belum tersedia bisa dimodali Pak Sekda. Jangan sampai hanya sekadar UPT-UPT-an saja. Hanya untuk menampung tapi dibiarkan. Harus benar-benar berfungsi,” tegas Bupati.
Dikonfirmasi soal permintaan Bupati, Sekda Irawansyah menyampaikan Pemkab telah mengalokasikan anggaran untuk UPT yang dibentuk. Namun hanya untuk anggaran operasional saja.
“Nilainya Rp 50 juta per tahun untuk masing-masing UPT, kecuali UPT Puskesmas. Karena di tahun ini baru penyusunan program kerja, di tahun berikutnya baru disediakan anggaran yang disesuaikan program kerja masing-masing UPT,” jelas Irawansyah.
Dia juga menegaskan pembentukan UPT bukan sekadar untuk menyediakan jabatan kepada pegawai. Akan tetapi pembentukan merupakan kebutuhan.
“Contoh saja, misalnya bidang penyuluhan bagi petani diambilalih provinsi. Nah, penyuluhan ini sangat penting, karena sekaligus pendampingan bagi petani, maka dibentuklah UPT,” ujarnya mencontohkan. (hd)
