SAMARINDA – Penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) tampaknya mulai berdampak pada proses persiapan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Pasalnya melalui aplikasi daring ini, diketahui bila ada calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdaftar dalam keanggotaan partai politik (parpol).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Ida Farida mengungkap, diketahuinya calon anggota PPK terindikasi anggota parpol tersebut setelah datanya terdeteksi di dalam sipol. Yaitu dalam seleksi anggota PPK untuk wilayah Samarinda. KPU pun segera mencoret kedua nama tersebut dari proses seleksi.
“Kurang lebih ada dua yang terindikasi. Karena nama mereka ada di data Sipol. Sekalipun mereka menganggap namanya dicatut, tapi bagi kami mereka sudah berinteraksi dengan parpol,” terang Ida kepada Metro Samarinda, Sabtu (11/11) kemarin.
Menariknya, ditemukannya calon anggota PPK yang terindikasi anggota parpol ini diketahui di saat-saat akhir. Kata Ida, proses verifikasi baru bisa dilakukan KPU setelah semua persyaratan administrasi pendaftar PPK terpenuhi dan setelah calon lulus tes tertulis. Dengan syarat tidak boleh terlibat dalam keanggotaan parpol, tentu pendaftar PPK yang terindikasi mesti dicoret.
“Ketika KPU menemukannya (terdaftar parpol) saat wawancara, ya harus dicoret. Ketika ditemukan setelah wawancara, ya juga harus dicoret dicoret. Intinya sepanjang proses seleksi. Sepanjang belum dilantik, proses perbaikan harus berjalan,” bebernya.
Satu-satunya komisioner perempuan di KPU Kaltim ini menjelaskan, pelantikan PPK pada masing-masing kabupaten/kota di Kaltim dilakukan serentak pada Sabtu kemarin. Jumlah total keseluruhan anggota PPK di Bumi Etam mencapai 515 orang. Rinciannya masing-masing PPK di setiap kecamatan terdiri dari lima anggota.
Bukan hanya PPK, KPU di masing-masing kabupaten/kota juga secara serentak melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setidaknya ada 1.308 PPS di Kaltim, masing-masing terdiri dari tiga orang anggota. Sehingga total keseluruhan anggotanya di Kaltim mencapai 3.924 orang. Tak seperti seleksi PPK, Ida mengungkap terdapat kendala dalam proses rekrutmen PPS.
“Kami kesulitan mencari PPS di desa-desa tertentu yang jauh secara geografis, aksesnya susah dan SDM (sumber daya manusia) yang tidak terpenuhi. Yaitu di Kukar (Kutai Kartanegara) dan Kubar (Kutai Barat),” terang Ida.
Lebih lanjut dia mengurai, pada daerah-daerah tersebut KPU kesulitan menemukan SDM yang memenuhi persyaratan keanggotaan. Yaitu sesuai undang-undang mesti memiliki pendidikan minimal SMA/sederajat. Malahan di salah satu desa, kepala desanya hanya tamatan SD. Dengan kondisi begitu, KPU terpaksa membuat pengecualian.
“Apabila tidak ditemukan (lulusan SMA/sederajat), ya dicari yang bisa baca tulis itu. Masalahnya ternyata yang bisa baca tulis itu tidak ada yang mau, jadi kan kami tidak bisa memaksa,” jelasnya.
KPU pun tak punya pilihan selain merekomendasikan pencarian anggota PPS ke desa tetangga atau pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di wilayah tersebut. Walaupun telah melanggar secara ketentuan domisili. Tetapi lagi-lagi didapati masalah jarak desa yang relatif jauh, membutuhkan waktu beberapa jam untuk dijangkau.
“Akhirnya jadi kami yang mencari, bukan orang yang datang mendaftar. Hari ini (kemarin) KPU setempat tengah mengupayakan ada yang mau. Mudah-mudahan sudah dapat ditemukan,” pungkasnya. (luk)
