SANGATTA – Dalam mengawasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) jelang pileg dan pilpres 2019, ada beberapa metode yang akan dilakukan badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kutim.

Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kesalahan yang lalu agar tidak terulang kembali. Salah satu jurus jitu, yakni pihaknya akan melakukan uji coba tes pada beberapa pihak terkait.

Ketua Bawaslu Kutim, Andi Mappasiling mengatakan, akan melibatkan sejumlah elemen dalam melakukan pencegahan, agar kesalahan pemilu yang sudah-sudah agar tidak terulang kembali.

“Nanti kami adakan kuisioner untuk menjawab perihal kerawanan, ya meminta jawaban serta bukti dari media, KPU, kepolisian, maupun Bawaslu sendiri,” ujarnya saat diwawancarai di kantornya, Kamis.(23/8).

Setelah pelantikan tanggal 15 Agustus 2018, pihaknya segera membentuk struktural pengurus, bagian pemilihan ketua, divisi, dan korwil. Langkah selanjutnya, pihaknya mulai membahas program IKP.

Kordiv Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kutim, Muhammad Idris menjelaskan, pentingnya survei instrumen nasional terkait IKP, merupakan metode pencegahan, agar dapat meminimkan permasalahan yang berpotensi terjadi di lapangan, dalam pemilu 2019 mendatang.

“Agar muncul budaya sadar hukum. Kami akan coba himpun pengumpulan data pada 22-27 Agustus 2018 ini,” ungkapnya.

Sejumlah tahapan akan disoroti oleh pihaknya. Hal tersebut menyesuaikan jadwal yang berlaku. Jika memasuki pra pemilu, yang dimulai dari proses pendaftaran caleg, maka PKPU 20 juga mengatur pihaknya untuk memperketat pengawasan.

“Jika masuk tahap pelaksanaan ya diawasi juga, masuk jadwal pra, sama ikut diawasi. Tidak hanya kami, saya rasa KPU juga diharap bisa mematuhi aturan itu,” tandasnya.

Salah satu komisioner lain, Andi Yusri menyebutkan, merujuk pada data sebelumnya, dengan tujuan IKP tersebut merupakan cara bekerja sekaligus belajar untuk pihaknya, agar dapat mengantisipasi kesalahan fatal. Supaya tidak canggung, pengalaman sebelumnya dijadikan tolok ukur.

“Seperti 2014 lalu, kejadian jual beli C6 pernah terjadi, itukan sampai terkenal sana-sini informasinya. Dengan pengalaman yang begitu, kami bisa tahu daerah mana saja yang rawan, karena dari data yang terkumpul bisa jadikan barang bukti,” pungkasnya.

Untuk diketahui, data yang dikumpulkan merupakan bukti dari pemilu sejak 2014 lalu. (*/la)