BONTANGPOST.ID, Bontang – Ruang fiskal Kota Bontang tahun depan bakal semakin sempit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang 2027 diprediksi hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun, menyusul informasi dana kurang salur sekitar Rp402 miliar yang tidak akan disalurkan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih ketat menyusun skala prioritas. Belanja daerah akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
“Bukan seberapa besar APBD, tetapi seberapa banyak manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Neni.
Dengan postur anggaran yang terbatas, Pemkot Bontang tetap harus memenuhi sejumlah kewajiban belanja. Di antaranya mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen serta alokasi dana kelurahan 5 persen.
Sementara ruang fiskal yang tersisa akan diarahkan pada program prioritas. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sektor yang tetap mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran 2027. Neni menyebut besaran APBD tersebut masih berupa proyeksi. Perubahan tetap memungkinkan apabila pendapatan transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan.
Salah satu yang diharapkan adalah kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, potensi peningkatan transfer diperkirakan tidak terlalu besar. “Pokoknya kita berharap DAU kita naik. Kalau DAU naik mungkin ada kenaikan, tetapi tidak signifikan,” ucapnya.
Di sisi lain, Dana Bagi Hasil (DBH) diperkirakan tidak mengalami perubahan berarti dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu membuat pemerintah daerah tidak bisa terlalu mengandalkan tambahan transfer untuk memperbesar kapasitas belanja.
Tekanan fiskal semakin terasa karena pada 2027 Bontang juga dipastikan tidak memperoleh bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti skema sebelumnya.
Menurut Neni, apabila Bankeu senilai Rp200 miliar masih tersedia dan masuk ke struktur APBD, postur anggaran Bontang berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp1,8 triliun. Tanpa tambahan tersebut, Pemkot harus realistis menentukan program yang bisa dilaksanakan.
“Kalau sekarang ya sudah Rp1,6 triliun. Kalau seandainya ada Bankeu Rp200 miliar, kan bisa jadi Rp1,8 triliun,” pungkasnya. (*)
