Lambat Diurus, Bisa Dapat Sanksi Disiplin
SANGATTA – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sejauh ini belum dapat memastikan berapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memliki Surat Keputusan (SK) ganda. Sebab, inventarisir masih terus dilakukan kepada pegawai tersebut. Karena SK dari provinsi tersebut baru diterima pekan ini.
“Kami belum bisa pastikan. Tapi, jika melihat dari penghapusan beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang kewenangannya diambil alih provinsi, maka jumlahnya tidak sedikit,” aku Kepala BKPP Kutim Zainuddin Aspan.
Menurut dia, adanya SK ganda pegawai bukan karena kesengajaan. Sebab, karena adanya keterlambatan pengiriman SK pengangkatan pegawai dari provinsi. Sementara sebagai pegawai tersebut juga mengikuti assessment yang dilaksanakan Pemkab Kutim akhir tahun lalu.
“SK dari provinsi baru turun minggu ini. Makanya, kami baru tahu ada pegawai yang SK-nya ganda,” sebutnya.
Zainuddin mengingatkan, jika pegawai yang memiliki SK ganda tersebut tidak segera mengurus statusnya, maka terancam akan mendapatkan sanksi administrasi. Mengingat proses pembayaran gaji pegawai sudah dilakukan terhitung tanggal 1 Februari.
“Ya itu juga masalahnya. Makanya, kami minta mereka segera buat keputusan,” ucap Zainuddin.
Disinggung terkait status pejabat yang sudah terlanjut dilantik, mantan Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutim itu mengaku, secara otomatis gugur dan harus melepasnya. Karena status PNS tersebut terdaftar di provinsi. Namun, jika ingin menjadi PNS kabupaten, maka harus mengajukan permohonan tertulis mutasi atau pindah kepada Gubernur Kaltim.
“Setelah disetujui, baru bisa diterima kembali. Dengan catatan statusnya hanya sebagai staf biasa,” sebutnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Timur Irawansyah mengakui, memang ada beberapa pejabat struktural esselon yang memiliki SK ganda. Sebab, selain dilantik di kabupaten, yang bersangkutan ternyata juga dilantik sebagai pejabat structural di tingkat provinsi. Rata-rata mereka yang kewenangannya diambil alih provinsi karena UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Seperti, pada Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan yang selama ini membidangi pendidikan menengah atas, dan Bidang Pengawan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (aj)
