BESARNYA alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung yang disusun pemerintah provinsi (pemprov) di APBD 2019 bakal dipelototi anggota DPRD Kaltim. Sebab, dewan menilai, idealnya belanja pembangunan di sebuah daerah harus memporsikan belanja langsung jauh lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muspandi, adalah salah satu wakil rakyat di Karang Paci –sebutan DPRD Kaltim- yang menaruh perhatiannya pada porsi belanja langsung dan tidak langsung yang disusun Pemprov Kaltim.
Kata dia, walau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 telah ditetapkan dan menjadi produk bersama antara eksekutif dan legistif. Akan tetapi ada beberapa hal yang akan dipelototi pihaknya, yakni ketepatan penggunaan belanja tidak langsung yang lebih besar dari belanja langsung.
“Ini akan menjadi hal yang menarik, baik di DPRD maupun Pemprov Kaltim. Karena idealnya belanja langsung itu jauh lebih besar daripada belanja tidak langsung. Ini selalu kami ingatkan,” kata dia, Jumat (30/11) kemarin.
Meski begitu, ia sedikit memahami mengapa Pemprov Kaltim di tahun 2019 mendatang lebih menggemukkan belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung. Kata dia, kebijakan itu diambil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengakomodasi visi dan misi yang telah disusun Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi.
“Karena ini produk bersama, ya memang ada hal-hal yang perlu diakomodasi terkait visi dan misi Gubernur Kaltim. Ya, ini juga satu keharusan bagi kami untuk menyetujuinya,” kata dia.
Muspandi mengakui, pembiayaan yang disusun di APBD 2019, secara postur bisa dikatakan cukup bagus. Terutama jika dibandingkan postur APBD dalam beberapa tahun terakhir. “Tapi sebagai bahan evaluasi ke depan, belanja langsung akan lebih kita prioritaskan jauh lebih besar dan itu menjadi target kami,” pungkasnya. (drh)
