BONTANG – Aturan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tak lepas dari sorotan dewan. Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Bilher Hutahaean meminta Pemkot Bontang lebih memprioritaskan honorer atau tenaga Non PNS yang telah lama mengabdi.
“Memang sistem perekrutannya seperti CPNS yakni umum, tetapi pemkot harusnya komitmen terhadap honorer lama yang telah mengabdi puluhan tahun,” jelas Bilher saat ditemui, Senin (4/2/2019) kemarin.
Meski ada sistem perekrutan P3K, Bilher meminta pemerintah menghargai pengabdian honorer yang sudah belasan tahun sebagai Non PNS. Ia menyarankan ada perubahan pasal dalam aturan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019. “Kalau dilihat PP-nya bersifat teknis seperti kedokteran atau guru. P3K itu jenjang tenaga honorer, maka hargai honorer lama dan jadikan mereka P3K,” ungkapnya.
Menurutnya, kalau ada perekrutan secara umum, kasihan honorer yang sudah lama mengabdi. Maka bagaimana caranya agar honorer lama bisa diberdayakan dan diangkat menjadi P3K. “Kami dari Komisi I berharap Pemkot Bontang menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat agar honorer lama diangkat menjadi P3K, kalau tak bisa menjadi PNS minimal P3K,” sebutnya lagi.
Saat ini, para tenaga honorer tidak memiliki perda khusus dalam sistem perekrutannya. Alokasi gaji untuk mereka masuk dalam Perda Anggaran, tak ada yang khusus. “Perda belum ada, ini hanya kebijakan wali kota dalam merekrut honorer. Paling tidak hargai jasa-jasa mereka yang sudah mengabdi lama,” ungkap Bilher.
“Mereka (honorer) sudah mengabdi lama di pemerintahan bukan di swasta,” sambungnya lagi.
Jumlah honorer di Bontang, kata Bilher belum ia miliki. Meski pihaknya sempat meminta kepada Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Bontang terkait data jumlah honorer berikut beban kerjanya. “Belum masuk datanya,” pungkasnya.(mga/prokal)
