BONTANG – Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan istri atau suami dari calon kepala daerah yang ikut bertarung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2018 ini diperbolehkan untuk mengikuti kampanye. Tetapi, mereka harus mengajukan cuti dan dengan berbagai aturan lainnya seperti tidak menggunakan atribut ASN.
Aturan itu diperbolehkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abnan Abrur yang tertuang dalam Surat Edaran Menpan-RB nomor B/36/M.SM.00.00/2018 tertanggal 2 Februari 2018. “Benar aturannya baru keluar tanggal 2 Februari, dan kami baru terima kemarin (Minggu 4/2 lalu),” jelas ketua Panwaslu Bontang, Agus Susanto, Senin (5/2) kemarin.
Dalam surat edaran tersebut, dijelaskan Agus bahwa pada pelaksanaan Pilkada serentak 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden tahun 2019 dimungkinkan dalam pelaksanaannya terdapat suami atau istri berstatus sebagai ASN yang akan mendampingi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon legislatif, dan calon presiden/wakil presiden.
Maka dari itu, bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan calon presiden/wakil presiden dapat mendampingi suami atau istrinya selama tahapan penyelenggara Pilkada serentak 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019. “Baik itu mendampingi saat pendaftaran di KPU maupun pada saat pengenalan kepada pers atau masyarakat,” ujarnya
Selain itu, lanjut dia, bisa menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan suami atau istrinya. Namun perlu digarisbawahi bahwa ASN tersebut tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut dan tidak menggunakan atribut instansinya, atribut partai politik, atau atribut calon kepada daerah/wakil kepala daerah.
Berfoto bersama pun dibolehkan, tetapi Agus menegaskan agar jangan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan atau dukungan. “Yang terpenting ialah, ASN tersebut wajib mengambil cuti di luar tanggungan negara,” tegasnya.
Jika ASN tersebut masih tidak mematuhi ketentuan tersebut, Agus menyebut ada sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, jika ASN bukan merupakan suami atau istri calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maka ketentuan netralitas tetap berlaku. Termasuk dilarang menghadiri momen kampanye meskipun hanya diam dan mendengarkan.
Karena dengan aturan ASN saat ini, Agus menyebut bahwa kehadiran ASN di momen kampanye bisa berpotensi melanggar aturan. Jika alasannya untuk mengetahui visi misi calon kepala daerah, maka disarankan untuk membacanya di media. “Lebih baik tidak usah hadir, karena dikhawatirkan netralitas PNS tersebut diragukan,” ungkapnya.
Sebab, pelanggaran tersebut terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Karena di sana tertulis jelas bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, ASN, anggota Polri, juga TNI, dan kepala desa atau lurah, serta perangkat desa lain atau perangkat kelurahan. “Makanya sebaiknya tidak usah hadir, untuk menjaga netralitas ASN,” tukasnya. (mga)
