bontangpost.id – Pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk memulai skema pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sebelum memasuki tahun ajaran baru. Tetapi Dinas Kesehatan (Diskes) hingga kini belum ada upaya lanjut sehubungan persiapan skema ini.
Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) dr Bahauddin mengaku belum menerima pengajuan untuk visitasi ke sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Sehubungan dengan pemeriksaan kelengkapan sarana protokol kesehatan di tiap satuan pendidikan.
“Belum ada (pengajuan) ke sekolah. Intinya Diskes siap jika diminta untuk melakukan pengecekan,” kata Bahauddin.
Menurutnya, yang menjadi leader dalam realisasi PTM ialah Disdikbud. Sehingga dimulainya skema itu bergantung kesiapan dari mereka. Memang disadari dibutuhkan sinkronisasi kebijakan. Antara Disdikbud dengan Satgas Penanganan Covid-19.
Namun pada intinya, Bahauddin meminta agar sekolah menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang sangat ketat. Jangan hanya terkesan regulasi itu diterapkan di awal mulainya PTM. “Ibaratnya jangan di awal sangat ketat, selanjutnya longgar,” pintanya.
Sinyal dimulainya PTM menguat setelah seluruh tenaga pendidik menerima vaksinasi hingga dosis kedua. Baik dari jenjang SD hingga SMA. Belum lagi angka kasus aktif paparan Covid-19 di Kota Taman belakangan menurun. Bahkan tidak ada satu kelurahan yang masuk zona merah.
Disinggung mengenai kesimpulan verifikasi yang bakal keluar pada 14 Juni mendatang, ia justru tidak tahu. Apakah berisi sekolah mana saja yang bisa memulai PTM atau hanya bersifat pendataan. “Nanti saya tanyakan dulu kepada staf saya terkait itu,”terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Saparudin mengatakan kesimpulan verifikasi akan ditetapkan pada 14 Juni mendatang. “Intinya Disdikbud menyatakan sekolah siap memulai PTM secara terbatas,” kata Saparudin.
Hasil verifikasi itu menyangkut perlengkapan protokol kesehatan (prokes) yang dimiliki sekolah. Sehingga dapat diputuskan mana sekolah yang dapat memulai PTM atau tetap menggunakan skema daring. Ia memastikan PTM dimulai secara bertahap.
“Tidak mungkin langsung tancap gas. Ada tahapan yang harus diikuti,” ucapnya.
Skema pun telah dimiliki oleh Disdikbud. Nantinya tiap kelas akan dibagi dalam dua. Dalam sepekan tiap peserta didik akan menempuh PTM selama dua hari. Artinya empat hari pembelajaran menggunakan metode jarak jauh atau daring. “Teknis nanti yang mengatur ialah pihak sekolah. Karena mereka yang mengerti kondisi di lapangan,” pungkasnya. (*/ak)
