bontangpost.id – Permasalahan tapal batas Bontang dan Kutim, yang merebutkan Kampung Sidrap mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPD Mahyudin. Dia meminta Kutim rela melepas wilayah itu.
Menurutnya, konsep pemerintahan adalah pelayanan bagi masyarakat. Sementara untuk pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan mendasar lainnya, Kampung Sidrap lebih dekat ke Bontang.
“Dari dulu saya masih bupati (Kutim) setuju saja secara administrasi dialihkan ke Bontang. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang prosesnya sampai mana. Saya mendukung Sidrap masuk Bontang,” katanya ditemui, Jumat (22/10), di sela kunjungan kerja di Bontang.
Dikatakan, jika mengacu pada pelayanan kepada masyarakat, tidak boleh ada egoisme. Baik pejabat di Kutim maupun Bontang. “Saya tidak tahu cara berpikir orang Kutim. Menurut saya itu lebih kepada subjektif atau secara politik para pejabat di Kutim,” tandasnya.
Apa yang disampaikan Mahyudin ini, menguatkan keputusan Gubernur Kaltim Isran Noor. Pria yang juga pernah menjabat bupati Kutim itu mengatakan bahwa Pemprov Kaltim sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri. Meminta agar menyetujui peralihan Kampung Sidrap.
Itu untuk menindaklanjuti nota kesepahaman antara wali kota Bontang dan bupati Kutim pada 3 Januari 2019 lalu. Di mana saat itu keduanya setuju perpindahan Kampung Sidrap. Ketua DPRD masing-masing daerah pun turut membubuhkan tandatangan.
Belakangan, pada 5 Agustus lalu, ketika para pejabat tersebut telah berganti, DPRD Kutim menggelar sidang paripurna yang menyepakati bahwa Kampung Sidrap tetap masuk wilayah Kutim.
“Sudah disepakati, jadi tidak ada kajian-kajian lagi. Tidak ada urusan. Tidak ada alasan Kutim menghalangi proses pemindahan wilayah ke Bontang,” terangnya.
Kata Isran, kasihan jika Kampung Sidrap tetap masuk wilayah Kutim. Mengingat mereka lebih dekat ke Bontang.
Diketahui, Kampung Sidrap berbatasan dengan Kelurahan Guntung, Bontang Utara. Sebagian besar penduduknya mengantongi KTP Bontang. Bahkan dalam setiap kontestasi politik, mereka masuk dalam daftar pemilih tetap untuk Bontang. Termasuk dalam pemilihan wali kota Desember 2020 lalu. (edw)
