bontangpost.id – Penguraian permasalahan banjir menjadi prioritas Pemkot Bontang. Dalam waktu dekat, dua rencana pembuatan polder bakal masuk tahapan penyusunan feasibility study (FS). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Tavip Nugroho mengatakan telah menganggarkan sekira Rp 800 juta untuk tahapan itu.
“Ini masih sebatas FS belum Detail Engineering Design (DED),” kata Tavip kepada Kaltim Post usai mengikuti upacara perayaan HUT RI ke-76, di Stadion Bessai Berinta, Selasa (17/8) kemarin.
Kedua polder itu rencananya berlokasi di Kelurahan Bontang Kuala dan Tanjung Laut. Terkhusus di Bontang Kuala areanya berada di belakang kantor kelurahan setempat. Luas lahan sekira 10 hektare. Daerah itu kini masih bersifat rawa. Nilainya sekira 500 juta rupiah.
Sementara lokasi di Tanjung Laut ialah dekat dengan Kantor Kecamatan Bontang Selatan. Luasannya lebih kecil dibandingkan Bontang Kuala. Hanya kurang dari satu hektare. Anggarannya sekira Rp 300 juta. Tahun ini, anggaran yang dikucurkan belum termasuk pengurusan Amdal.
“Dananya tidak cukup. Pun demikian DED juga akan dimasukkan dalam anggaran tahun depan. Otomatis fisik baru bisa di 2023,” ucapnya.
Dinas PUPRK sudah memetakan terkait skema aliran air. Nantinya polder Bontang Kuala akan menampung debit air Sungai Bontang yang mengarah ke kelurahan tersebut. Adapun polder Tanjung Laut mewadahi limpasan air dari parit kecil yang berada di Jalan Selat Karimata.
“Sifatnya menangkap air saja. Nantinya dibuang secara bertahap ke laut ketika kondisinya surut,” tutur dia.
Lahan yang tersedia di dua lokasi ini belum menempuh pembebasan. Menurutnya, kajian ini diperlukan untuk mengetahui apakah masyarakat setuju dengan pembuatan polder. “Jika banyak yang mau maka Pemkot tinggal mengganti tanam tubuh di lokasi itu. Perlu sosialisasi terlebih dahulu,” sebutnya.
Ia memastikan penyusunan FS ini dapat rampung akhir tahun ini. Hasilnya, konsultan akan melaporkan kajian ini ke Dinas PUPRK. Sementara untuk polder Satimpo dan Gunung Telihan sebelumnya telah disusun FS. Progresnya masuk tahapan pembebasan lahan. Tetapi ini terkendala dengan kondisi keuangan daerah.
Berdasarkan data LPSE, rencana polder Bontang Kuala dan Tanjung Laut telah menempuh review DED pada 2019 lalu. Rinciannya Rp 399 juta untuk polder Bontang Kuala dan Rp 350 juta polder Tanjung laut. (*/ak)
