BONTANG – Selain jajaki PT Badak NGL, Pemkot Bontang juga menindaklanjuti Participant Interest (PI) 10 persen untuk dua rig pengeboran di perairan Kandidingan dan Melahing. Kepala Bidang Pendapatan BPKD Bontang Yessi Waspo mengatakan, saat ini sedang menunggu siapa yang ditunjuk sebagai pengelola dua sumur minyak itu.
“Pemkot masih menunggu siapa yang ditunjuk untuk mengelola. Karena kontrak dengan PT Chevron Indonesia habis di Oktober tahun ini,” kata Yessi usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPRD, Senin (19/2).
Kuota yang bakal diberikan kepada Pemkot Bontang atas PI tersebut diketahui berdasarkan kontrak baru. Dikarenakan kesepakatan bagi hasil harus mendapatkan persetujuan dari pemilik saham yakni PT Pertamina. “Tetapi tetap di bawah koordinasi gubernur,” tambahnya.
Pemkot menggandeng PT Bontang Migas dan Energi (BME) guna melakukan kajian terkait skema penanaman saham. Akan tetapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut tidak ikut andil dalam pengolahannya.
Angka 10 persen PI ini diambil dari kuota dana bagi hasil (DBH) untuk minyak bagi pemerintah daerah sebanyak 15,5 persen. Sedangkan 84,5 persen masuk ke kas pemerintah pusat. Hingga kini belum bisa diketahui berapa nominal pastinya yang bakal masuk pendapatan daerah.
Sementara, Ketua Komisi II DPRD Ubayya Bengawan menuntut skema 10 persen itu ada terlepas dari apapun bentuk mekanismenya. Politikus Demokrat ini mengatakan diperlukan peninjauan terhadap perusahaan daerah yang menanamkan sahamnya. “Apakah BME layak nanti masih harus dilihat,” kata Ubayya.
Ia mengambil contoh terhadap apa yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Sehubungan dengan pengurusan blok mahakam dengan pembentukan Perusahaan Daerah (Perusda) baru.
Dalam rapat ini mengundang pejabat di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Adapun dari Komisi II dihadiri oleh Arif dan Sudiyo. (*/ak)
