BONTANG – Sektor kesehatan Pemkot Bontang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.
Salah satu yang mendapat sorotan adalah sertifikat dokter kedaluwarsa. Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) dr Bahauddin membenarkan adanya temuan tersebut.
Tapi dia menegaskan bahwa jumlah dokter yang tersangkut masalah itu tidak banyak. “Dari data terkahir memang ada dua dokter yang sertifikatnya kedaluwarsa,” kata Bahauddin.
Menurutnya, setiap dokter wajib mengurus surat tanda regristrasi (STR) tiap lima tahun. Pengurusan itu, untuk menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP). Per tahun, dokter wajib mengumpulkan satuan kredit profesi (SKP) sejumlah 50 poin.
“STR itu tidak bisa mengurus sebentar. Jadi untuk pengurusan STR wajib memenuhi 250 poin SKP. Kalau kurang seorang dokter itu wajib menambah hingga poin yang telah ditentukan,” ujarnya.
Dituturkan Bahauddin, dokter di Bontang pada umumnya mampu memenuhi 250 poin SKP. Hanya, terkadang lupa untuk mengurus STR. Jika telah kedaluwarsa, sistem praktik dokter di BPJS terkunci.
Dinkes-KB tengah berupaya agar masalah ini tidak merugikan pasien. Dengan cara memberi peringatan kepada dokter. “Kami mengeluarkan surat keterangan untuk mengurus paling lama 6 bulan sejak masa aktif habis,” terangnya.
Ia berharap ke depan agar para dokter mengurus STR jauh sebelum masa aktif berakhir. Tak hanya itu, fasilitas kesehatan tempat dokter membuka praktik juga wajib mengingatkan.
“Pemilik fasilitas kesehatan itu memantau SIP dokter jangan mati baru mengurus,” sebutnya.
Sementara, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Taman Husada, drg Toetoek Pribadi Ekowati ikut angkat bicara. Ia menilai perlunya peningkatan sumber daya manusia (SDM) medis di lingkup RSUD Taman Husada.
“Peningkatan SDM itu wajib, jika tidak ada sertifikasi maka tenaga medis tidak bisa melakukan tugasnya. Bila seperti itu, pasti jadi temuan oleh BPK,” kata Toetoek.
Namun, dia mengaku RSUD kekurangan anggaran. Mengingat dana untuk pembiayaan peningkatan kualitas SDM dipangkas. Toetoek meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih bijak dalam mengambil kebijakan untuk anggaran operasional RSUD. (ak)
